Jaleswari Pramodhawardani, Peneliti LIPI yang Dua Periode jadi Deputi KSP

Kompas.com - 22/06/2020, 11:33 WIB
Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Kamis (17/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADeputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Kamis (17/3/2016)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaleswari Pramodhawardani kembali dilantik sebagai Deputi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Senin (22/6/2020) pagi ini di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan tersebut sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2020 yang diteken pada 15 Juni lalu.

Jaleswari sebenarnya bukan orang baru di Istana.

Baca juga: Resmi Dilantik, Ini 5 Deputi Kantor Staf Presiden

 

Ia sudah masuk ke Istana sejak awal pemerintahan Jokowi-JK pada 2014 dengan menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Lalu pada 2015 ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Kemudian pada 2016 ia dilantik sebagai Deputi V KSP, jabatan sama yang ia emban saat ini.

Sebelum bergabung di Istana, Jaleswari dikenal sebagai peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Baca juga: Andi Widjajanto Pilih Teten Masduki, Alexander Lay dan Jaleswari Jadi Stafsus Seskab

 

Ia dikenal sebagai pengamat isu militer serta pertahanan dan keamanan.

Jaleswari lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 11 Agustus 1964. Ia meraih gelar sarjana strata satu dari FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Sedangkan gelar S2 diperoleh dari Pusat Studi Kajian ilmu Wanita UI.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Kemendagri: Ada Pjs Tak Netral yang Justru Seperti Timses Pilkada

Nasional
Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Kebebasan Berpendapat (Kembali) Tersumbat

Nasional
Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Jumlah Suspek Covid-19 Terus Naik, Kemenkes: Ini Bagus, Artinya Surveilans Berjalan

Nasional
Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Upah 2021 Tidak Naik, KSPI Bandingkan dengan Era Presiden Habibie

Nasional
LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK Gandeng Australia Kembangkan Program Perlindungan Saksi dan Korban

Nasional
Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Pasien Suspek Covid-19 Bertambah Banyak, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Masih Ada Pelanggaran Netralitas ASN, Menpan RB Ungkap Praktiknya

Nasional
Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Upah Minimum 2021 Tak Naik Akibat Pandemi, Buruh: Logika Terbalik!

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

[POPULER NASIONAL] KPK Minta Presiden Laporkan Pemberian Sepeda Lipat dari Daniel Mananta | TNI Pastikan Anggota KKB yang Tewas di Sugapa Bukan Tokoh Agama

Nasional
Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Cerita Awal Penerapan Protokol Kesehatan di Istana, Ada Komplain dari Menteri

Nasional
Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sudah 396.454 Orang Terjangkit Covid-19, Masyarakat Diminta Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Keputusan Pemerintah Tak Menaikan Upah Dinilai Turunkan Daya Beli Buruh

Nasional
Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup, Anggota Komisi III Minta Penelusuran Dana Nasabah Dilanjutkan

Nasional
Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Masyarakat Diminta Bersabar dan Tunda Liburan

Nasional
RI-Australia Pertegas Kerja Sama di Bidang Hukum dan Keamanan

RI-Australia Pertegas Kerja Sama di Bidang Hukum dan Keamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X