Mendagri: Indonesia Harus Mampu Temukan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tito Karnavian mengatakan, Indonesia harus bisa membuat vaksin untuk Covid-19. Menurut Tito, wabah Covid-19 ini bisa selesai, jika vaksinnya telah ditemukan.

"Mau tidak mau Indonesia harus menemukan vaksin sendiri," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Kalbe Farma Mulai Diuji Klinis, Kerja Sama dengan Korea Selatan

Tito lantas menguraikan tentang berapa kemungkinan jumlah vaksin yang diperlukan Indonesia. Kata dia, Indonesia sendiri setidaknya membutuhkan jutaan vaksin.

"Pak Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) menyampaikan paling tidak 170 juta penduduk Indonesia harus divaksin. Ini kira- kira hampir 2/3 penduduk untuk divaksin," ungkap Tito.

Sehingga, jika satu orang perlu dua ampul vaksin, berarti dibutuhkan sekitar 340 juta vaksin.

Oleh karena itu, butuh waktu lama untuk memproduksi dan distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

"Sehingga skenarionya kalau vaksin ini paling cepat ditemukan pertengahan 2021, artinya akhir 2022 atau pertengahan 2022 masalah Covid-19 ini bisa selesai. Itu skenario paling cepat," tutur Tito.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Masyarakat Diminta Disiplin

Merujuk perhitungan di atas, Tito kemudian menjelaskan perihal pelaksanaan Pilkada 2020 yang sempat ditunda.

Jika ingin aman dari Covid-19, bisa jadi Pilkada 2020 baru akan kembali dilanjutkan pada 2022.

Untuk diketahui, ada 270 kabupaten/kota yang dijadwalkan menggelar pilkada pada 2020.

"Kalau ditanya siapa yang paling senang, Mendagri pastinya. Kenapa? Karena saya bisa mem-Plt-kan (kepala daerah) Kabupaten Belu, mem-Plt-kan Malaka, mem-Plt-kan Timor Timur Utara, yang tanda tangan Mendagri," ungkap Tito.

"Saya punya 270 Plt dengan tanda tangan Bapak Presiden untuk Gubernur dan Plt bupati adalah yang teken Mendagri," lanjutnya.

Namun, Tito menilai kondisi ini tidak baik untuk iklim demokrasi dan pemerintahan. Sebab, seorang Plt atau pelaksana tugas kepala daerah memiliki kewenangan yang terbatas.

"Selain itu, Plt tidak memiliki legitimasi dari rakyat," tegas Tito.