Menko PMK: Pandemi Covid-19 Jadi Momentum Reformasi Total Program JKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 diharapkan menjadi momentum reformasi total dan pembenahan secara menyeluruh permasalahan kesehatan di Tanah Air, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Peluncuran Buku Statistik JKN 2014-2018: Mengungkap Fakta JKN dengan Data di Kantor Kemenko PMK, Kamis (18/6/2020).

"Kita sepakat, bertekad wabah Covid-19 menjadi momentum, ambil hikmahnya untuk melakukan reformasi total, pembenahan secara menyeluruh dalam masalah JKN kita," ujar Muhadjir.

Pandemi Covid-19 yang menjadi bencana nasional nonalam ini dinilainya merupakan batu ujian bangsa Indonesia di sektor kesehatan.

Baca juga: Menko PMK Akui Ada Ketimpangan Layanan Kesehatan Peserta JKN

Pandemi Covid-19 juga dinilainya langsung menusuk jantung permasalahan kesehatan di Tanah Air.

Tak heran jika krisis ini juga membuat infrastruktur, suprastruktur, dan ketimpangan kesehatan nasional di Indonesia menjadi terlihat sangat jelas.

Bahkan masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan melalui program JKN pun belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

"Adanya wabah Covid-19 ini, kita bisa jadi telanjang mengetahui betapa masih belum solidnya, timpangnya, infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional," kata dia.

Baca juga: Ahli Sebut, Pandemi Covid-19 Bisa Jadi Momentum Reformasi JKN

Persoalan akses, kesetaraan, dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi masalah yang selalu dihadapi pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat lewat program JKN.

Menurut Muhadjir, masalah tersebut berkaitan dengan sebaran fasilitas, infra/suprastruktur, dan tenaga kesehatan yang tidak merata.

"Baik infra/suprastruktur, tenaga pelayanan kesehatan menumpuk di kantong-kantong tertentu sementara di tempat lain seperti wilayah remote area, daerah tertinggal, pedalaman, langka sekali tenaga kesehatan dan infra/suprastrukturnya memadai," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, ia pun meminta seluruh pihak untuk bekerja keras menata dan melakukan reformasi tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Terutama agar pelaksanaan JKN yang sudah meng-cover 230 juta penduduk ini bisa berlangsung dengan baik.