Pemerintah Janji Perbaiki Masalah Penyaluran Bansos

Kompas.com - 18/06/2020, 10:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji akan memperbaiki sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial ( bansos).

Pasalnya, selama penyaluran dana bansos untuk masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 dilakukan, banyak keluhan bermunculan.

Kendala itu mulai dari masyarakat yang tak terdata hingga kesulitan penyaluran di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meski banyak yang harus diperbaiki, tetapi realisasi penyaluran bansos per-tahap 1 di wilayah klaster 1 dan klaster 2 sudah mencapai 80-95 persen.

"Evaluasi hingga Juni 2020, progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler akan terus diperbaiki," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai Jurus Silat Atasi Masalah Bansos

Beberapa hal yang akan diperbaiki pemerintah, kata dia, antara lain percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako serta percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera bagi 1,1 juta penerima program sembako perluasan.

Beberapa provinsi yang memerlukan percepatan penyaluran sembako adalah Provinsi Papua Barat dan Papua.

Sementara untuk percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), dilakukan di wilayah klaster 3 terutama Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Muhadjir mengatakan, salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah juga akan mempecepat penyaluran token listrik prabayar di area-area yang sulit diakses.

"Termasuk upaya perbaikan ketepatan sasaran pada setiap tahap penyaluran bansos," kata dia.

Baca juga: Akui Bansos Ada yang Tak Tepat Sasaran, Menko PMK Janji Perbaiki

Adapun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dananya dari Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), sudah mencapai 97,64 persen atau 73.184 desa.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.657 desa atau sekitar 90 persen dananya sudah disalurkan kepada masyarakat," kata dia.

Namun untuk dapat mencapai 100 persen, kata Muhadjir, perlu ada langkah lebih agresif agar target BLT Desa mencapai 100 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 5 Desember: 54.922 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 69.926 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X