Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Janji Perbaiki Masalah Penyaluran Bansos

Kompas.com - 18/06/2020, 10:19 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji akan memperbaiki sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, selama penyaluran dana bansos untuk masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 dilakukan, banyak keluhan bermunculan.

Kendala itu mulai dari masyarakat yang tak terdata hingga kesulitan penyaluran di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meski banyak yang harus diperbaiki, tetapi realisasi penyaluran bansos per-tahap 1 di wilayah klaster 1 dan klaster 2 sudah mencapai 80-95 persen.

"Evaluasi hingga Juni 2020, progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler akan terus diperbaiki," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai Jurus Silat Atasi Masalah Bansos

Beberapa hal yang akan diperbaiki pemerintah, kata dia, antara lain percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako serta percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera bagi 1,1 juta penerima program sembako perluasan.

Beberapa provinsi yang memerlukan percepatan penyaluran sembako adalah Provinsi Papua Barat dan Papua.

Sementara untuk percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), dilakukan di wilayah klaster 3 terutama Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Muhadjir mengatakan, salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah juga akan mempecepat penyaluran token listrik prabayar di area-area yang sulit diakses.

"Termasuk upaya perbaikan ketepatan sasaran pada setiap tahap penyaluran bansos," kata dia.

Baca juga: Akui Bansos Ada yang Tak Tepat Sasaran, Menko PMK Janji Perbaiki

Adapun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dananya dari Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), sudah mencapai 97,64 persen atau 73.184 desa.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.657 desa atau sekitar 90 persen dananya sudah disalurkan kepada masyarakat," kata dia.

Namun untuk dapat mencapai 100 persen, kata Muhadjir, perlu ada langkah lebih agresif agar target BLT Desa mencapai 100 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies 'Selfie' Bareng Hotman Paris

Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Anies "Selfie" Bareng Hotman Paris

Nasional
Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Anwar Usman Tak Ikut Putus Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Jelang Sidang Putusan MK, Anies: Kami Titip ke Hakim untuk Tentukan Arah Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com