Kompas.com - 18/06/2020, 10:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berjanji akan memperbaiki sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Pasalnya, selama penyaluran dana bansos untuk masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 dilakukan, banyak keluhan bermunculan.

Kendala itu mulai dari masyarakat yang tak terdata hingga kesulitan penyaluran di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meski banyak yang harus diperbaiki, tetapi realisasi penyaluran bansos per-tahap 1 di wilayah klaster 1 dan klaster 2 sudah mencapai 80-95 persen.

"Evaluasi hingga Juni 2020, progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler akan terus diperbaiki," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai Jurus Silat Atasi Masalah Bansos

Beberapa hal yang akan diperbaiki pemerintah, kata dia, antara lain percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako serta percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera bagi 1,1 juta penerima program sembako perluasan.

Beberapa provinsi yang memerlukan percepatan penyaluran sembako adalah Provinsi Papua Barat dan Papua.

Sementara untuk percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), dilakukan di wilayah klaster 3 terutama Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Muhadjir mengatakan, salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah juga akan mempecepat penyaluran token listrik prabayar di area-area yang sulit diakses.

"Termasuk upaya perbaikan ketepatan sasaran pada setiap tahap penyaluran bansos," kata dia.

Baca juga: Akui Bansos Ada yang Tak Tepat Sasaran, Menko PMK Janji Perbaiki

Adapun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dananya dari Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), sudah mencapai 97,64 persen atau 73.184 desa.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.657 desa atau sekitar 90 persen dananya sudah disalurkan kepada masyarakat," kata dia.

Namun untuk dapat mencapai 100 persen, kata Muhadjir, perlu ada langkah lebih agresif agar target BLT Desa mencapai 100 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

Nasional
Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

Nasional
Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

Nasional
Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

Nasional
Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Nasional
KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

Nasional
Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

Nasional
Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

Nasional
Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X