Partai Demokrat Dukung Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020

Kompas.com - 18/06/2020, 09:47 WIB
Ilustrasi KOMPAS/JITETIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat melabuhkan dukungan kepada Akhyar Nasution untuk maju pada Pilkada Medan 2020.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, Akhyar memiliki rekam jejak yang membanggakan. Akhyar merupakan Plt Wali Kota Medan.

"Pak Akhyar sosok politisi yang memiliki rekam jejak gemilang dan membanggakan di Kota Medan, pernah di legislatif dan kini sedang mengemban mandat rakyat di eksekutif," kata Kamhar saat dihubungi, Kamis (18/6/2020).

Baca juga: Sekjen Optimistis PAN Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan

Kamhar mengatakan, Bappilu DPP PD telah mengundang Akhyar dalam rapat konsultasi pada 11 Juni.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen PD Teuku Riefky, serta ketua DPC PD Kota Medan dan Plt ketua DPD PD Sumatera Utara.

"Bappilu juga telah mempresentasikan tentang Pilkada Kota Medan dan kehadiran Akhyar Nasution pada rapat konsultasi bersama Ketum Mas AHY yang didampingi Sekjen, Bang Teuku Riefky, Bendum Mas Renville dan jajaran pimpinan lainnya. Mas Ketum menaruh atensi yang tinggi untuk Pilkada Kota Medan," tutur dia. 

Menurut dia, DPP PD tidak mau menjadikan pilkada sebagai ajang coba-coba calon pemimpin.

Kamhar menyatakan, nasib rakyat tak boleh dipertaruhkan.

"Kami tak ingin Kota Medan dipimpin oleh orang yang sedang coba-coba. Kita sudah punya pengalaman, betapa mahalnya harga yang mesti ditanggung dan dibayar jika diberikan kepada bukan ahlinya. Nasib rakyat tak boleh diserahkan pada orang yang sedang coba-coba," ujar dia.

Baca juga: PDI-P Sulit Putuskan Bobby di Pilkada Medan karena Daftar di Banyak Partai

Ia pun mengatakan, DPP PD sudah menerbitkan surat tugas untuk Akhyar.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X