Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Kepala Daerah Pakai "Jurus Silat" Atasi Masalah Bansos

Kompas.com - 17/06/2020, 19:38 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah kreatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Menurut Tito, inovasi dan terobosan diperlukan lantaran situasi saat ini belum pernah dihadapi sebelumnya.

“Saya minta teman-teman kepala daerah keluarkan 'jurus silatnya' supaya permasalahan bisa selesai di situasi yang memang belum pernah kita alami sejak merdeka,” kata Tito dalam konferensi pers virtual dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Akui Bansos Ada yang Tak Tepat Sasaran, Menko PMK Janji Perbaiki

Tito juga meminta para kepala daerah tidak pasif ketika menanggapi persoalan penyaluran bansos.

Ia menginstruksikan pemimpin daerah menutup berbagai celah penyelewengan bantuan tanpa harus membuat kegaduhan.

“Kalau ada teman-teman kepala daerah yang pasif, ini yang terjadi adalah saling menyalahkan,” kata Tito.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Belum Tersalurkan 100 Persen

Mantan Kapolri ini lantas mencontohkan terobosan yang dilakukan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Menurut Tito, Azwar dapat memvalidasi data-data penerima manfaat bansos di daerahnya dengan cepat.

Data itu lantas dipublikasikan di papan-papan kelurahan dan kecamatan di seluruh Banyuwangi. Dengan demikian, warga dapat melihat langsung apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos atau tidak.

“Sehingga kalau ada yang protes segala macam, itu semua terjaring di tingkat bawah dengan cepat dan diakomodasi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui penyaluran bansos masih perlu perbaikan karena belum sepenuhnya tepat sasaran.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

"Untuk evaluasi hingga Juni 2020, bahwa progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki. Perbaikan ketepatan sasaran dalam tiap tahap penyaluran,” kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut bansos yang tak tepat sasaran ini karena masih adanya data tak akurat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Banyak warga miskin yang harusnya menerima bantuan belum masuk dalam DTKS. Ada juga warga mampu namun masuk dalam data DTKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com