Pemerintah Janji Perbaiki Masalah Penyaluran Bansos

Pasalnya, selama penyaluran dana bansos untuk masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 dilakukan, banyak keluhan bermunculan.

Kendala itu mulai dari masyarakat yang tak terdata hingga kesulitan penyaluran di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, meski banyak yang harus diperbaiki, tetapi realisasi penyaluran bansos per-tahap 1 di wilayah klaster 1 dan klaster 2 sudah mencapai 80-95 persen.

"Evaluasi hingga Juni 2020, progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler akan terus diperbaiki," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Kamis (18/6/2020).

Beberapa hal yang akan diperbaiki pemerintah, kata dia, antara lain percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako serta percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera bagi 1,1 juta penerima program sembako perluasan.

Beberapa provinsi yang memerlukan percepatan penyaluran sembako adalah Provinsi Papua Barat dan Papua.

Sementara untuk percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), dilakukan di wilayah klaster 3 terutama Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Muhadjir mengatakan, salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah juga akan mempecepat penyaluran token listrik prabayar di area-area yang sulit diakses.

"Termasuk upaya perbaikan ketepatan sasaran pada setiap tahap penyaluran bansos," kata dia.

Adapun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang dananya dari Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), sudah mencapai 97,64 persen atau 73.184 desa.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.657 desa atau sekitar 90 persen dananya sudah disalurkan kepada masyarakat," kata dia.

Namun untuk dapat mencapai 100 persen, kata Muhadjir, perlu ada langkah lebih agresif agar target BLT Desa mencapai 100 persen.