Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Bidang Pariwisata, Olahraga, dan Hiburan

Kompas.com - 17/06/2020, 18:25 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR meminta pemerintah segera menyusun dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan pariwisata.

Hal tersebut menjadi salah satu simpulan rapat Komisi X DPR dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rabu (17/6/2020).

Agenda rapat membahas kebijakan strategis Gugus Tugas menghadapi new normal di bidang pendidikan, pariwisata, olahraga, dan perpustakaan.

Baca juga: Tangkal Ketakutan Warga Pergi ke RS, RST Dompet Dhuafa Terapkan Protokol Kesehatan

"Mendorong Gugus Tugas Covid-19 untuk secara detail membuat dan menyosialisasikan protokol kesehatan, khusus bidang pariwisata dengan memprioritaskan wisatawan domestik," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, membacakan simpulan rapat.

Selanjutnya, Komisi X mendesak pemerintah menyusun dan dan menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 untuk kegiatan olahraga.

Dede berharap, latihan dan kompetisi berbagai cabang olahraga dapat dilakukan meski tanpa penonton.

"Agar latihan-latihan tetap dapat dijalankan dengan aman dan membuka kemungkinan terselenggaranya kompetisi sepak bola dan cabang olahraga lainnya tanpa penonton," tutur Dede.

Baca juga: Pemkot Bekasi Punya Tim Khusus untuk Awasi Protokol Kesehatan di Tempat Hiburan Malam

Kemudian, Komisi X mendorong ada protokol kesehatan Covid-19 khusus bagi pekerja seni sehingga industri hiburan dapat kembali hidup.

Berikutnya, Dede menyebutkan Komisi X memberikan catatan terkait pembukaan sekolah di zona hijau pada masa pandemi Covid-19.

Komisi X mendesak pemerintah menyusun protokol pelaksanaan kegiatan belajar yang memadai agar sekolah-sekolah tidak jadi klaster penularan Covid-19.

"Mendesak perlunya pembahasan secara detail dan komprehensif terkait implementasi pendidikan di new normal pada zona hijau, agar dapat dipastikan sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya sarana prasarana sekolah, jam belajar, jumlah siswa yang masuk, agar sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," kata Dede.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas: Sekarang Ini, Protokol Kesehatan Harga Mati

Selain itu, lanjut Dede, Komisi X juga meminta pemerintah memastikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online paralel dengan peraturan di sektor lainnya.

Komisi X mendorong pemerintah menyediakan tempat belajar alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya sudah kembali bekerja.

"Mendorong Gugus Tugas memastikan adanya kebijakan pendidikan yang in line/selaras dengan sektor lain, terkait dengan skema pembelajaran jarak jauh agar pendidikan tdk membosankan juga adanya tempat belajar alternatif yang aman selama para orangtua bekerja," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com