KPI: Kalau Kampanye di Internet, Kami Khawatir Tak Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai bahwa media daring tidak efektif digunakan untuk kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses internet.

Alih-alih media daring, KPI menilai bahwa media konvensional, yakni televisi dan radio, lebih efektif digunakan calon kepala daerah untuk berkampanye.

"Kalau menggunakan platform media baru atau internet itu kami khawatir kampanye menjadi tidak efektif," kata Ketua KPI Agung Suprio dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Tak Akan Larang Kampanye Langsung

"Yang merata itu kan adalah media konvensional. Televisi dan radio," lanjut dia.

Agung mengatakan, apabila kampanye dilaksanakan di media kovensional, pihaknya dapat melakukan pengawasan. Sehingga, pelanggaran aturan kampanye lebih dapat diminimalisir.

Sementara itu, apabila menggunakan media daring, pengawasan akan lebih minim lantaran belum ada pengaturan khusus terkait hal ini.

Oleh karena itu, KPI menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada untuk merancang kampanye yang lebih memanfaatkan media konvensional untuk para calon kepala daerah.

"Saran saya sih sebetulnya, ya menggunakan media konvensional itu semaksimal mungkin," ujar Agung.

Baca juga: Bawaslu: Kampanye Pilkada Rawan Pelanggaran Jika Digelar Virtual

Tidak hanya itu, jajaran KPI juga mendorong KPU menambah durasi waktu kampanye di media konvensional.

Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, KPI menilai bahwa KPU kurang memberi ruang bagi calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengkampanyekan diri di media massa.

Dengan adanya situasi pandemi Covid-19 di Pilkada kali ini, kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus.

"Kalau bisa memang sekarang ini diperpanjang waktunya di media sehingga masyarakat itu bisa mengenal kontestan lewat media," tutur Agung.

Baca juga: KPU Berencana Perpanjang Durasi Kampanye Pilkada di Media Massa

"Kami tentunya sudah mempunyai standar untuk proporsional atau adil kepada semua pihak atau kontestan yang ikut dalam Pilkada," lanjut dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).