Bawaslu: Kampanye Pilkada Rawan Pelanggaran Jika Digelar Virtual

Kompas.com - 12/06/2020, 17:34 WIB
Rahmat bagja KOMPAS.com/HaryantipuspasariRahmat bagja

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Rahmat Bagja menilai, kampanye metode rapat umum rawan menciptakan ruang pelanggaran pilkada apabila dilaksanakan secara daring.

Pernyataan ini merespons munculnya sejumlah usulan agar kampanye pilkada 2020 digelar secara virtual mengingat Covid-19 masih jadi pandemi.

"Kami memetakan adanya potensi pelanggaran jika kampanye dilakukan secara daring," kata Bagja melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (12/6/2020).

Baca juga: KPU Akan Batasi Jumlah Massa yang Hadir Saat Kampanye Pilkada 2020

Bagja mengatakan, jika kampanye digelar secara virtual, besar kemungkinan calon kepala daerah menggunakan cara-cara yang dilarang untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Misalnya, mengiming-imingi pemilih dengan pulsa.

Syarat pemilih dapat mengikuti kampanye virtual adalah kepemilikan pulsa. Maka, bukan tidak mungkin kesempatan itu menjadi modus bagi oknum pasangan calon (paslon) mempengaruhi pemilih dengan memberi pulsa atau hadiah lainnya.

Menurut Bagja, memberikan pulsa atau hadiah berpotensi menjadi tindakan politik uang yang dilarang oleh undang-undang.

Baca juga: KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Pada Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada disebutkan, setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, plus denda paling sedikit Rp 200 juta hingga maksimal Rp 1 miliar.

Sementara, Pasal 187A ayat (2) menyebut bahwa ketentuan pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagja mengatakan, ancaman pelanggaran inilah yang menjadi PR Bawaslu pada gelaran pilkada ke depan.

"Ini PR bagi pengawas pemilu atau pilkada nantinya," kata dia.

Baca juga: Pilkades Sumedang Diundur, Sejumlah Calon Kepala Desa Khawatir Biaya Kampanye Bengkak

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Sebanyak 270 wilayah ini meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun, tahapan pra pencoblosan akan mulai digelar pertengahan Juni mendatang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Bantah Vaksinasi Tertutup, Dasco Minta Anggota DPR yang Tak Tahu Tanya ke Fraksinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X