Salin Artikel

KPI: Kalau Kampanye di Internet, Kami Khawatir Tak Efektif

Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengakses internet.

Alih-alih media daring, KPI menilai bahwa media konvensional, yakni televisi dan radio, lebih efektif digunakan calon kepala daerah untuk berkampanye.

"Kalau menggunakan platform media baru atau internet itu kami khawatir kampanye menjadi tidak efektif," kata Ketua KPI Agung Suprio dalam diskusi virtual yang digelar Selasa (16/6/2020).

"Yang merata itu kan adalah media konvensional. Televisi dan radio," lanjut dia.

Agung mengatakan, apabila kampanye dilaksanakan di media kovensional, pihaknya dapat melakukan pengawasan. Sehingga, pelanggaran aturan kampanye lebih dapat diminimalisir.

Sementara itu, apabila menggunakan media daring, pengawasan akan lebih minim lantaran belum ada pengaturan khusus terkait hal ini.

Oleh karena itu, KPI menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada untuk merancang kampanye yang lebih memanfaatkan media konvensional untuk para calon kepala daerah.

"Saran saya sih sebetulnya, ya menggunakan media konvensional itu semaksimal mungkin," ujar Agung.

Tidak hanya itu, jajaran KPI juga mendorong KPU menambah durasi waktu kampanye di media konvensional.

Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, KPI menilai bahwa KPU kurang memberi ruang bagi calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengkampanyekan diri di media massa.

Dengan adanya situasi pandemi Covid-19 di Pilkada kali ini, kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus.

"Kalau bisa memang sekarang ini diperpanjang waktunya di media sehingga masyarakat itu bisa mengenal kontestan lewat media," tutur Agung.

"Kami tentunya sudah mempunyai standar untuk proporsional atau adil kepada semua pihak atau kontestan yang ikut dalam Pilkada," lanjut dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18434331/kpi-kalau-kampanye-di-internet-kami-khawatir-tak-efektif

Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke