Kompas.com - 15/06/2020, 19:50 WIB
Siaran langsung webinar pengumuman Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Tangkapan layar siaran langsung kanal Youtube KemendikbudSiaran langsung webinar pengumuman Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memetakan kebutuhan pendidikan di daera-daerah, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya dalam tiga bulan terakhir atau selama masa pandemi Covid-19, proses belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan mengandalkan akses internet.

"Kami mendorong supaya Kemendikbud punya peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam pengumuman Panduan Penyelenggaraan Belajar Mengajar di Masa Pandemi melalui video telekonferensi, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Mendikbud: Ini Ketentuan Sekolah Boleh Dibuka, PAUD Nunggu 5 Bulan Lagi

Syaiful mengatakan, peta kebutuhan pendidikan yang dimaksud menyangkut beberapa hal salah satunya infrastruktur.

Berkaitan dengan pelaksanaan belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh, akses internet menjadi sangat penting.

Sementara, tidak semua daerah bisa memiliki jaringan internet yang ideal.

Itu berdampak pada adanya siswa yang tak bisa mengikuti kegiatan belajar. 

"Peta kebutuhan pendidikan ini menyangkut soal berapa banyak sekolah yang punya infrastruktur terhadap akses internet sementara pembelajaran jarak jauh harus tetap dilaksanakan," kata Syaiful.

Tak hanya soal internet, kemampuan sekolah di zona hijau dalam mengadakan alat-alat kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan juga perlu diperhatikan.

Baca juga: Kemendikbud Segera Keluarkan Panduan New Normal bagi Guru

Sebab, kata dia, tidak dimungkinkan sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

Selain itu, Kemendikbud juga diminta memberikan bantuan terhadap sekolah dan kampus swasta yang gulung tikar akibat Covid-19.

"Banyak sekolah dan kampus swasta kolaps karena menghadapi pandemi Covid-19. Di luar skema BOS, kami harap ada kebijakan khusus dari Kemendikbud termasuk kolaborasi maksimal terhadap pemda-pemda untuk membantu mereka," ujar Syaiful. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X