DPR Minta Kemendikbud Petakan Kebutuhan Pendidikan di Daerah Saat Pandemi

Kompas.com - 15/06/2020, 19:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memetakan kebutuhan pendidikan di daera-daerah, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya dalam tiga bulan terakhir atau selama masa pandemi Covid-19, proses belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan mengandalkan akses internet.

"Kami mendorong supaya Kemendikbud punya peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam pengumuman Panduan Penyelenggaraan Belajar Mengajar di Masa Pandemi melalui video telekonferensi, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Mendikbud: Ini Ketentuan Sekolah Boleh Dibuka, PAUD Nunggu 5 Bulan Lagi

Syaiful mengatakan, peta kebutuhan pendidikan yang dimaksud menyangkut beberapa hal salah satunya infrastruktur.

Berkaitan dengan pelaksanaan belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh, akses internet menjadi sangat penting.

Sementara, tidak semua daerah bisa memiliki jaringan internet yang ideal.

Itu berdampak pada adanya siswa yang tak bisa mengikuti kegiatan belajar. 

"Peta kebutuhan pendidikan ini menyangkut soal berapa banyak sekolah yang punya infrastruktur terhadap akses internet sementara pembelajaran jarak jauh harus tetap dilaksanakan," kata Syaiful.

Tak hanya soal internet, kemampuan sekolah di zona hijau dalam mengadakan alat-alat kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan juga perlu diperhatikan.

Baca juga: Kemendikbud Segera Keluarkan Panduan New Normal bagi Guru

Sebab, kata dia, tidak dimungkinkan sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

Selain itu, Kemendikbud juga diminta memberikan bantuan terhadap sekolah dan kampus swasta yang gulung tikar akibat Covid-19.

"Banyak sekolah dan kampus swasta kolaps karena menghadapi pandemi Covid-19. Di luar skema BOS, kami harap ada kebijakan khusus dari Kemendikbud termasuk kolaborasi maksimal terhadap pemda-pemda untuk membantu mereka," ujar Syaiful. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.