Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Kemendikbud Petakan Kebutuhan Pendidikan di Daerah Saat Pandemi

Kompas.com - 15/06/2020, 19:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memetakan kebutuhan pendidikan di daera-daerah, utamanya di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya dalam tiga bulan terakhir atau selama masa pandemi Covid-19, proses belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan mengandalkan akses internet.

"Kami mendorong supaya Kemendikbud punya peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah," kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam pengumuman Panduan Penyelenggaraan Belajar Mengajar di Masa Pandemi melalui video telekonferensi, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Mendikbud: Ini Ketentuan Sekolah Boleh Dibuka, PAUD Nunggu 5 Bulan Lagi

Syaiful mengatakan, peta kebutuhan pendidikan yang dimaksud menyangkut beberapa hal salah satunya infrastruktur.

Berkaitan dengan pelaksanaan belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh, akses internet menjadi sangat penting.

Sementara, tidak semua daerah bisa memiliki jaringan internet yang ideal.

Itu berdampak pada adanya siswa yang tak bisa mengikuti kegiatan belajar. 

"Peta kebutuhan pendidikan ini menyangkut soal berapa banyak sekolah yang punya infrastruktur terhadap akses internet sementara pembelajaran jarak jauh harus tetap dilaksanakan," kata Syaiful.

Tak hanya soal internet, kemampuan sekolah di zona hijau dalam mengadakan alat-alat kesehatan untuk menerapkan protokol kesehatan juga perlu diperhatikan.

Baca juga: Kemendikbud Segera Keluarkan Panduan New Normal bagi Guru

Sebab, kata dia, tidak dimungkinkan sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengadaan alat-alat kesehatan.

Selain itu, Kemendikbud juga diminta memberikan bantuan terhadap sekolah dan kampus swasta yang gulung tikar akibat Covid-19.

"Banyak sekolah dan kampus swasta kolaps karena menghadapi pandemi Covid-19. Di luar skema BOS, kami harap ada kebijakan khusus dari Kemendikbud termasuk kolaborasi maksimal terhadap pemda-pemda untuk membantu mereka," ujar Syaiful. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com