Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X: Panduan Pembelajaran di Tengah Pandemi Belum Detail

Kompas.com - 15/06/2020, 19:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, panduan pembelajaran dalam rangka menyambut tahun ajaran baru 2020/2021 di tengah pandemi virus corona (Covid-19), belum memadai.

Sebab, panduan itu belum memuat secara rinci mengenai adaptasi kurikulum di masa wabah virus.

"Dalam panduan pembelajaran ini belum memuat detail bagaimana kurikulum beradaptasi di masa pandemi Covid-19," ujar Syaiful dalam pengumuman Panduan Penyelenggaraan Belajar Mengajar di Masa Pandemi melalui video telekonferensi, Senin (15/6/2020).

Baca juga: Sambut Tahun Ajaran Baru, Kemenkes Siapkan Fasilitas Kesehatan

Sebab, selama sekitar tiga bulan pelaksanaan belajar secara virtual, Komisi X mendapat banyak keluhan dari para stakeholder dan pelaku pendidikan.

Mereka mengeluhkan bahwa pendidikan virtual rumit untuk diimplementasikan lantaran materi belajar masih berbasis kurikulum yang padat konten.

"Kami Komisi X mendorong dalam panduan pembelajaran pandemi Covid-19 ini dirumuskan ulang perbaikan kurikulum era pandemi Covid-19 yang adaptif terhadap situasi terutama untuk pembelajaran jarak jauh," kata dia.

Sebelumnya, Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan sejumlah kementerian mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Baca juga: Kekhawatiran Lonjakan Kasus Corona di Tengah Rencana Tahun Ajaran Baru

Kementerian yang terlibat, yakni Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kemenag, Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI 

Tujuannya adalah mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebijakan tersebut dikeluarkan dengan mengedepankan prioritas kesehatan seluruh satuan pendidikan.

"Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Siapkah Sekolah Masuk Era New Normal Pendidikan di Tahun Ajaran Baru?

Adapun tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.

Namun demikian untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah seperti saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com