Gubernur DIY Lantik Fajar Gegana Sebagai Wakil Bupati Kulon Progo

Kompas.com - 11/06/2020, 17:27 WIB
Fajar Gegana menjabat Wak Bupati Kulon Progo, DIY. KOMPAS.COM/DANI JULIUSFajar Gegana menjabat Wak Bupati Kulon Progo, DIY.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melantik Fajar Gegana sebagai wakil bupati Kulon Progo di Bangsal Kepatihan Yogyakarta.

Usai dilantik, Fajar memprioritaskan di awal bekerja sebagai wabup yakni memutus rantai penyebaran Covid–19. 

“Secepatnya ikut menangani pandemi covid. Mungkin sedikit banyak bisa membantu. Itu prioritas saya setelah bekerja nanti,” kata Fajar Gegana saat perkenalan dengan semua pejabat ASN  Kulon Progo di Gedung Adikarto Pemkab, Kamis (11/6/2020). 

Posisi wakil bupati Kulon Progo mengalami kekosongan sejak Hasto Wardoyo, bupati Kulon Progo menjabat Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, pada Juli 2019.

Baca juga: Sempat Nihil, Kulon Progo Muncul Satu Pasien Positif Covid-19

Kemudian wakil bupati Kulon Progo saat itu Sutedjo menjabat pelaksana tugas bupati.

Sutedo dilantik sebagai bupati definitif oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada November 2019.

Sejak naiknya Sutedjo, posisi wakil bupati belum terisi.

Partai pengusung mendorong para kadernya menduduki jabatan itu. 

Posisi wakil bupati diwarnai dengan penjaringan bakal calon, penyaringan, pengerucutan calon, lalu dibahas dalam panitia khusus (pansus) di DPRD Kulon Progo.

Kantor DPC PDI-P Kulonprogo jadi lokasi pendaftaran sekaligus Sekretariat Bersama (Sekber) Penjaringan cawabup Kulon Progo. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X