Kompas.com - 11/06/2020, 09:43 WIB
Petugas gabungan menghentikan warga tak memakai masker yang hendak masuk ke Pasar Sumurpanggang, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiPetugas gabungan menghentikan warga tak memakai masker yang hendak masuk ke Pasar Sumurpanggang, Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2020)
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa rencana pembukaan daerah menuju fase kenormalan baru atau new normal yang akan dilakukan pemerintah daerah harus dilakukan secara hati-hati.

Menurut Jokowi, data epidemiologi yang bisa dipertanggungjawabkan harus menjadi acuan bagi pemerintah daerah apakah daerah mereka sudah dapat dibuka atau belum.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan hal itu saat bertandang ke Kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (10/6/2020).

Menurut Jokowi, data tersebut harus menjadi acuan untuk meminimalisir kesalahan dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Pembukaan sebuah daerah menuju sebuah tatanan baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 perlu saya ingatkan harus melalui tahapan-tahapan yang ketat, tahapan-tahapan yang hati-hati," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jangan Sampai Salah Putuskan Pembukaan Daerah ke Fase New Normal

Berdasarkan data Gugus Tugas, saat ini sebanyak 44 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berada dalam zona hijau dan kuning.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengaku, sebelum suatu daerah dapat membuka aktivitas, pihaknya turut menghitung dampak ekonomi suatu wilayah.

Menurut dia, bila suatu wilayah ditetapkan sebagai zona merah Covid-19 dan dampak penyebaran penyakit ini terhadap sektor perekonomiannya rendah, maka sebaiknya wilayah tersebut ditutup sementara waktu.

"Sedangkan, apabila dampak (terhadap sektor) ekonominya tinggi, meskipun daerahnya merah, bisa dibuka untuk sektor-sektor yang esensial," kata Wiku saat memberikan paparan kepada Presiden.

Baca juga: Gugus Tugas Akui Hitung Dampak Ekonomi Saat Buka Zona Merah

Wiku menambahkan, faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan karena berdampak pada kesejahteraan warga. Pemerintah ingin warga tetap dapat produktif dan tak kehilangan mata pencaharian.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.