Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/06/2020, 06:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 38 kasus penodaan agama yang terjadi sejak Januari hingga Mei 2020.

Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjerat dalam seluruh kasus penodaan agama tersebut.

"Pasal yang digunakan adalah Pasal 156a KUHP, Pasal 59 (3) UU Ormas, dan Pasal 28 (2) Jo 45a (2) UU ITE," ujar Asfinawati dalam diskusi daring, Selasa (9/6/2020).

Adapun sebaran 38 kasus penodaan itu terjadi di 16 provinsi, meliputi Sulawesi Selatan 6 kasus, Jawa Timur 5 kasus, Maluku Utara 5 kasus, Jawa Barat 4 kasus, dan Sumatera Utara 4 kasus.

Baca juga: Tak Penuhi Asas Legalitas, YLBHI Desak Penghapusan Pasal Penodaan Agama

Kemudian Kalimantan Selatan 2 kasus, Kepulauan Riau 2 kasus, DKI Jakarta 2 kasus, Bali 1 kasus, Gorontalo 1 kasus dan Jambi 1 kasus.

Selanjutnya, NTB 1 kasus, Papua 1 kasus, Riau 1 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus dan Sumatera Selatan 1 kasus.

Asfinawati mengungkapkan, dari 38 kasus tersebut, ada kasus yang melibatkan massa.

"Bahkan ada sebuah kasus, masyarakat menangkap dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian dan kepolisian memang cukup dilematis," kata Asfinawati.

Baca juga: YLBHI Catat 38 Kasus Penodaan Agama dalam Lima Bulan

Selain itu, dari total temuan kasus penodaan agama tersebut, terdapat 11 kasus yang belum ditetapkan.

Asfinawati juga menyebut terdapat kasus dengan tersangka anak di bawah 18 tahun yang cukup banyak, yaitu menyeret lima tersangka dalam dua kasus.

Tiga dari lima tersangka tersebut bahkan masih berusia 14, 15, dan 16 tahun.

Kemudian terdapat enam kasus dengan pelaku yang masih muda dengan kriteria sudah melewati usia 18 tahun, namun masih di bawah 21 tahun.

Baca juga: Komnas Perempuan Catat Ada Diskriminasi dalam Kasus Penodaan Agama

"Dari enam kasus di atas melibatkan 8 orang tersangka, dua berusia 18 tahun, dua orang berusia 19 tahun, dua orang berusia 20 tahun, dan dua orang berusia 21 tahun," katanya.

"Dari 38 kasus, 27 kasus terkait penggunaan media sosial," ucap Asfinawati.

Asfinawati menambahkan, seluruh kasus tersebut dianggap sebagai penodaan agama oleh publik, aparat penegak hukum, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Mulai dari penafsiran agama, dituduh menghina agama, hingga mengaku agama tertentu.

"Termasuk menggunakan logo kepala anjing untuk nasi bungkus dan membubarkan shalat Jumat dalam rangka protokol kesehatan Covid-19," kata Asfinawati.

Hapus Pasal Penodaan Agama

Selain itu, Asfinawati meminta dihapusnya sejumlah pasal mengenai penodaan agama karena tidak memenuhi asas legalitas.

Asfinawati mengatakan, pasal mengenai penodaan agama tersebut terdapat di KUHP, Undang-Undang Ormas, serta Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca juga: YLBHI Pertanyakan Penggunaan Fatwa dalam Kasus Penodaan Agama

"Agar tidak multitafsir dan menjadi pasal yang mengkriminalilasikan kebebasan berpendapat, beragama, berkeyakinan, dan hak berekspresi lainnya," ujar Asfinawati.

Menurut dia, selama ini terjadi perluasan penggunaan pasal untuk perbuatan yang dianggap telah melakukan penodaan agama.

Terlebih, dalam penggunaan pasal tersebut juga diperparah dengan tidak adanya definisi yang jelas.

Sehingga hal itu menyebabkan penegak hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa atau publik, terutama untuk kasus yang digambarkan sudah "viral".

Baca juga: Kontroversi Sukmawati: Ijazah Palsu, Laporkan Rizieq, dan Dugaan Penodaan Agama

Untuk itu, menurut Asfinawati, gangguaan ketertiban umum masih menjadi alasan untuk menangkap atau memproses kasusnya.

"Penegakan hukum cenderung dipengaruhi oleh tekanan publik dalam hal ini ada kesamaan pernyatan dari kepolisian yang sudah viral," ucap dia.

"Kalau UU ITE pasti akan ada kata jimatnya, kasus ini sudah viral sehingga harus ditindaklanjuti," kata Asfinawati.

Asfinawati juga menambahkan, selama ini kasus penodaan agama dianggap sama dengan penistaan agama.

"Dalam beberapa kasus kata penistaan agama lebih populer dari penodaan agama," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

IDAI: Kanker pada Anak Tak Dapat Dicegah, tetapi Bisa Disembuhkan

Nasional
KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

KPK: Untuk Penasihat Hukum Lukas Enembe, Stop Narasi Kontraproduktif

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: RSPAD Masih Memadai Sejauh Ini

Nasional
KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

KPK: Tak Ada yang Dijanjikan ke Lukas Enembe

Nasional
Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Selain Anies, Prabowo dan Gatot Nurmantyo Akan Diundang ke Rakernas Partai Ummat

Nasional
IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

IDAI Ungkap Penyebab Rendahnya Angka Harapan Hidup Anak Pengidap Kanker di Indonesia

Nasional
Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Ini Gejala Umum Kanker pada Anak Menurut IDAI

Nasional
UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi  6.730.964

UPDATE 4 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 186, Totalnya Jadi 6.730.964

Nasional
Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Jadi Bakal Capres Favorit Partai Ummat, Anies Diundang ke Rakernas

Nasional
Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Polri: Hoaks, Video Tentara China Dijemput Mobil Polisi

Nasional
Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Ribuan Anak Indonesia Idap Kanker Sepanjang 2022, Paling Banyak Leukimia

Nasional
Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Kunjungi Menhan Turki, Prabowo Tandatangani Rencana Aksi Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.