Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pelajaran yang Bisa Diambil Indonesia dari Pemilu Saat Pandemi di Korsel

Kompas.com - 09/06/2020, 19:50 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Bidang Politik dan Media Massa Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga mengatakan, ada pembelajaran yang bisa diambil Indonesia dari Korea Selatan terkait pelaksanaan pemilu di tengah pandemi virus corona (Covid-19) untuk diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurut dia, pembelajaran yang bisa diambil dari pemilu di Korea Selatan adalah adanya keterlibatan tenaga kesehatan.

"Bisa disimpulkan, peran pakar kesehatan sangat vital di dalam memastikan situasi atau kondisi kesehatan ke depan," kata Kastorius dalam acara webinar bertajuk 'Pilkada Aman COVID-19 dan Demokratis,' yang dikutip Kompas.com melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).

"Tidak hanya secara verbal. Tetapi juga terlibat dalam memeriksa protokol itu apakah sudah benar dan dilaksanakan dengan baik," lanjut dia.

Baca juga: Begini Cara Bawaslu Tangsel Awasi Kampanye Pilkada 2020 jika Dilakukan Online

Ia mengatakan, pemilu di Korea Selatan termasuk salah satu yang berhasil dilaksanakan di seluruh dunia.

Korea Selatan berhasil melakukan pemilu dengan tetap menaikan partisipasi publik namun tanpa membuat penambahan kasus baru Covid-19.

"Menurut temuan pakar kesehatan Korea Selatan, tidak ada penambahan kasus baru ketika diselenggarkan pemilu. Mereka menjalankannya dengan penerapan kesehatan yang ketat. Ini salah satu best practices yang kita pelajari," ungkap dia.

Oleh karena itu, Kastorius berharap masyarakat Indonesia juga membangun optimisme untuk menghadapi Covid-19 dalam rangka penyelenggaran Pilkada 2020.

Mengingat sudah banyak negara yang berhasil melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19.

"Optimisme tersebut dibangun berdasarkan data dan analisis yang menunjukkan bahwa ada 47 negara di dunia yang tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi Covid-19," ucap dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian sudah menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Bawaslu Berharap Kebutuhan APD Pilkada 2020 Dipenuhi Lewat APBN

Keduanya membicarakan pelaksanaan pemilu legislatif di Korea Selatan yang berjalan lancar di tengah pandemi Covid-19.

Tito mengatakan, tak ada penambahan kasus harian Covid-19 secara eksponensial usai pelaksanaan pemilu di Korea Selatan.

Itu terjadi karena Korea Selatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama pemilu berlangsung.

"Berlangsung aman tanpa ada ledakan kasus Covid-19. Ini belajar dari Korea Selatan inilah, tadi kami undang Dubes Korsel (Korea Selatan)," kata Tito melalui siaran pers Kemendagri, Senin (8/6/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com