Cerita Muhadjir Effendy Kalang Kabut Dapat Instruksi dari Jokowi soal Bansos...

Kompas.com - 09/06/2020, 19:28 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau bansos presiden (Banpres) di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendapatkan instruksi penting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Instruksi tersebut cukup mengejutkan Muhadjir karena disampaikan tepat lima hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada 24 Mei.

Di tengah data penerima bansos yang masih semrawut karena kemunculan warga miskin baru yang tak terdata sebelumnya, Jokowi menginstruksikan agar 80 persen bansos dapat tersalurkan sebelum Lebaran.

Baca juga: Polisi Lengkapi Alat Bukti Kasus Dugaan Korupsi Bansos untuk Lansia

Instruksi Jokowi itu membuat Muhadjir dan jajarannya kalang kabut, termasuk dengan PT Pos Indonesia yang menjadi penyalur utama bansos.

Ia bahkan sampai tak bisa libur untuk memenuhi instruksi Jokowi tersebut.

"Lima hari sebelum Idul Fitri, Presiden menginstruksikan 80 persen (bansos) harus sudah tersalur. Itu PT Pos tidak ada yang libur. Saya juga tidak libur, jam 12 malam masih telepon-telepon dengan Dirut PT Pos untuk memastikan," cerita Muhadjir dalam sebuah diskusi online, Selasa (9/6/2020).

Muhadjir mengatakan, saat itu pihaknya langsung melakukan percepatan dan mengebut bagaimana bansos-bansos dari pemerintah agar tersalurkan sesuai target Presiden ke daerah-daerah.

Di Jawa Barat misalnya, lima hari sebelum Lebaran, kata dia, bansos di wilayah tersebut baru tersalur 27 persen saja.

Namun saat ini, dari laporan yang diterima, seluruh bansos di Jawa Barat sudah di atas 80 persen.

"Jadi Presiden sangat konsern dan sekarang kami sudah mulai merapikan data. Sekarang kami punya skema, jadi kami akan benahi data-data itu, mudah-mudahan putaran berikutnya sudah semakin tepat sasaran. Ini tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat bawah," kata dia.

Baca juga: Ikut Pemerintah Pusat, Penyaluran Bansos Covid-19 di Jakarta Dilakukan sampai Desember 2020

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X