Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/06/2020, 19:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendapatkan instruksi penting dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Instruksi tersebut cukup mengejutkan Muhadjir karena disampaikan tepat lima hari sebelum Idul Fitri yang jatuh pada 24 Mei.

Di tengah data penerima bansos yang masih semrawut karena kemunculan warga miskin baru yang tak terdata sebelumnya, Jokowi menginstruksikan agar 80 persen bansos dapat tersalurkan sebelum Lebaran.

Baca juga: Polisi Lengkapi Alat Bukti Kasus Dugaan Korupsi Bansos untuk Lansia

Instruksi Jokowi itu membuat Muhadjir dan jajarannya kalang kabut, termasuk dengan PT Pos Indonesia yang menjadi penyalur utama bansos.

Ia bahkan sampai tak bisa libur untuk memenuhi instruksi Jokowi tersebut.

"Lima hari sebelum Idul Fitri, Presiden menginstruksikan 80 persen (bansos) harus sudah tersalur. Itu PT Pos tidak ada yang libur. Saya juga tidak libur, jam 12 malam masih telepon-telepon dengan Dirut PT Pos untuk memastikan," cerita Muhadjir dalam sebuah diskusi online, Selasa (9/6/2020).

Muhadjir mengatakan, saat itu pihaknya langsung melakukan percepatan dan mengebut bagaimana bansos-bansos dari pemerintah agar tersalurkan sesuai target Presiden ke daerah-daerah.

Di Jawa Barat misalnya, lima hari sebelum Lebaran, kata dia, bansos di wilayah tersebut baru tersalur 27 persen saja.

Namun saat ini, dari laporan yang diterima, seluruh bansos di Jawa Barat sudah di atas 80 persen.

"Jadi Presiden sangat konsern dan sekarang kami sudah mulai merapikan data. Sekarang kami punya skema, jadi kami akan benahi data-data itu, mudah-mudahan putaran berikutnya sudah semakin tepat sasaran. Ini tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat bawah," kata dia.

Baca juga: Ikut Pemerintah Pusat, Penyaluran Bansos Covid-19 di Jakarta Dilakukan sampai Desember 2020

Ia mengatakan, percepatan penyaluran bansos tersebut dilakukan karena pemerintah mendapat pilihan antara harus menunggu data rapi atau membiarkan masyarakat yang kelaparan meninggal dunia.

Oleh karena itu, dengan data yang carut-marut itulah pihaknya tetap bergerak untuk menyalurkan bansos dengan tujuan agar masyarakat tak mati kelaparan.

"Maka sekarang ada isu data tak akurat, salah sasaran saya sangat maklum. Memang ketepatan sasaran pilihan kedua. Pertama, bansos ini harus sampai dulu" kata dia.

"Presiden waktu itu instruksikan, (kalau) menunggu data rapi sampai orang mati karena kelaparan, datanya tidak rapi-rapi. Makanya kami turun. Terakhir Presiden minta tidak perlu ada verifikasi di kabupaten/kota, langsung kepala desa dengan musyawarah desa sepakat kalau itu harus dibantu, langsung dibantu," lanjut dia.

Muhadjir mengatakan, Presiden Jokowi selalu mewanti-wanti terkait kemunculan masyarakat kelas menengah yang menjadi miskin baru itu. Apalagi, jumlahnya banyak dan dinamis.

Baca juga: Dinsos Tangsel: Ada Kesalahan Pengiriman Paket Bansos ke Warga Pesona Serpong

Sebab, masyarakat yang masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sudah pasti akan mendapat bantuan baik program keluarga harapan (PKH) maupun bantuan pangan non-tunai.

Namun, bagi masyarakat miskin baru, mereka tidak terdata sheingga harus disusuri oleh RT/RW, dan tingkat desa untuk dipastikan bahwa mereka akan mendapat bantuan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.