BEM UI Gelar Diskusi soal Rasisme di Papua, UI Nilai Pembicara Tak Layak

Kompas.com - 08/06/2020, 14:19 WIB
Universitas Indonesia ShutterstockUniversitas Indonesia
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Universitas Indonesia menyebutkan, pembicara dalam diskusi bertajuk "#PapuanLivesMatter Rasisme Hukum di Papua" yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa UI tidak layak.

"Pertimbangan dan perencanaan yang tidak matang, diikuti dengan kecerobohan dalam proses pelaksanaannya, telah menyebabkan diskusi yang diselenggarakan oleh BEM UI tersebut menghadirkan pembicara yang tidak layak," kata Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia dalam keterangan tertulis pada Minggu (8/6/2020).

Amelita menuturkan, UI menyayangkan penyelanggaraan diskusi oleh BEM UI tersebut yang disebutnya tanpa pertimbangan dan perencanaan yang cermat.

Baca juga: Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Menurut pihak UI, pelaksanaan diskusi tersebut juga tidak mengindahkan peraturan dan tata cara yang berlaku di UI.

Amelita menlanjutkan, BEM UI seharusnya menyelenggarakan kegiatan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

"Kandungan dan pijakan ilmiah atas diskusi juga tidak cukup kuat untuk dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan akademik yang baik," ujar Amelita.

Oleh sebab itu, Amelita menegaskan hasil diskusi tersebut tidak mencerminkan pandangan dan sikap UI sebagai institusi serta bukan menjadi tanggung jawab UI.

"Bersama ini dinyatakan bahwa kegiatan diskusi tersebut, berikut apapun yang dibahas dan dihasilkan, tidak mencerminkan pandangan dan sikap UI sebagai suatu institusi dan tidak menjadi tanggung jawab UI," kata Amelita.

Baca juga: Amnesty: Putusan PTUN Kemenangan Langka Masyarakat Papua

Namun, saat dihubungi Kompas.com pada Senin (8/6/2020) siang, pihak UI tidak bersedia menjelaskan mengapa pembicara dianggap tidak layak.

Adapun kegiatan diskusi yang digelar secara daring pada Sabtu (6/6/2020) lalu tersebut dimoderatori oleh Ketua BEM UI 2020 Fajar Adi Nugroho.

Pengisi acara diskusi tersebut adalaah pengacara HAM Veronica Koman, pengacara HAM Papua Gustaf Kawer, dan seorang mantan tahanan politik Papua yang tidak dipublikasikan namanya.

Saat dihubungi Kompas.com, Veronica Koman menilai bahwa pernyataan UI sebagai bentuk adanya tekanan terkait isu Papua.

"Begitulah adanya, mau bicara soal Papua memang sulit setengah mati," ujar Veronica.

"Makanya jangan heran mayoritas tidak paham apa yang terjadi di Papua. Hanya narasi negara yang boleh muncul," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Ketua Komisi IX: DPR Dukung Setiap Rencana Pemerintah Dapatkan Vaksin

Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI

Nasional
Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Dukcapil Telah Ganti 7.925 Dokumen Kependudukan Bagi Warga Terdampak Bencana di NTT

Nasional
PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

PP Muhammadiyah: Patuhi Protokol Kesehatan Saat Shalat Tarawih

Nasional
IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Nasional
KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

KKP Diminta Gelar Operasi Khusus Kapal Penangkap Ikan

Nasional
Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Cara Melaporkan Gratifikasi, Proses di KPK dan Sanksi bagi Penerima

Nasional
Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Dirjen Dikti: Peleburan Kemenristek-Kemendikbud Kembalikan Marwah Pendidikan Tinggi

Nasional
Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Dari Kadishub hingga Mantan Wali Kota Jakpus, Ini 11 Saksi Kasus Rizieq Shihab yang Dihadirkan Jaksa

Nasional
Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Tangkap 67 Kapal, KKP Diminta Perluas Pengawasan

Nasional
Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Penanganan Bencana NTT, Polri Mulai Sasar Wilayah Sulit Akses Bantuan

Nasional
Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Kasus PLTU Riau 1, KPK Periksa 3 Saksi untuk Samin Tan

Nasional
4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

4 Tahun Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan dan Misteri Sang Dalang

Nasional
Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Sidang Isbat 1 Ramadhan Akan Dihadiri Perwakilan Ormas hingga Pakar Falak

Nasional
Mensos Risma Beri Santunan Rp 120 Juta untuk 8 Ahli Waris Korban Gempa Malang

Mensos Risma Beri Santunan Rp 120 Juta untuk 8 Ahli Waris Korban Gempa Malang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X