Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 83,9 Persen Pelayanan Imunisasi Terdampak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 08/06/2020, 14:15 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF menunjukkan, 83,9 persen layanan kesehatan imunisasi di Indonesia terdampak akibat pandemi Covid-19.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang menjelaskan, survei yang digelar pada periode April 2020 itu menunjukkan bahwa layanan imunisasi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota terkena dampak Covid-19.

"Hampir 83,9 persen pelayanan kesehatan terdampak, artinya pelayanan imunisasi atau pemberian imunisasi itu tidak dilaksanakan lagi, yang tentu kita tahu seperti apa dampak daripada kalau pelayanan imunisasi ini tidak dilakukan," ujar Vensya dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (8/6/2020).

Baca juga: IDAI: Covid-19 Hambat Imunisasi, Orangtua Takut Bawa Anak ke Posyandu

Pelayanan imunisasi yang terdampak tersebut meliputi posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Vensya mencatat, pelayanan imunisasi pada April 2020 mengalami penurunan cukup signifikan apabila dibandingkan pada data bulan yang sama pada periode 2019.

Selisih persentase cakupan imunisasi secara lengkap antara periode 2020 dan 2019 hampir 4,7 persen mengalami penurunan.

Penurunan itu terjadi sekalipun layanan imunisasi pada rentang waktu antara Januari hingga Februari 2020 belum terdampak Covid-19.

Baca juga: Revalina S Temat Pakai Layanan Home Service demi Imunisasi Anak

"Kalau dari Januari-Februari, sebenarnya masih belum terdampak di dalam laporan. Tapi di April, itu sudah cukup signifikan penurunannya," ungkap Vensya.

Di sisi lain, Vensya mengingatkan bahwa bahayanya masyarakat tidak melakukan imunisasi justru lebih berbahaya dari Covid-19 itu sendiri.

Bahkan, kata dia, sejumlah negara lain juga sudah menegaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan imunisasi.

"Kita ingatkan bahwa vaksin untuk imunasi itu aman, teregristrasi, bahkan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM, efektif," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com