PPP Minta Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Kompas.com - 08/06/2020, 14:07 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta agar ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) tetap 4 persen.

Hal ini ia sampaikan dalam menanggapi usulan Partai Nasdem dan Partai Golkar mengenai kenaikan ambang batas parlemen, dari 4 persen menjadi 7 persen.

"PPP meminta agar PT 4 persen tidak perlu dinaikkan. PPP tidak sependapat dengan pandangan bahwa kenaikan PT akan menguatkan konsolidasi demokrasi kita dan sistem presidensial yang kita anut," kata Arsul saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2020).

Baca juga: Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Arsul menilai, alih-alih untuk menguatkan konsolidasi demokrasi, kenaikan ambang batas parlemen bisa membuka peluang munculnya oligarki partai politik yang kuat.

"Kenaikan PT justru membuka peluang membenarkan kekhawatiran banyak elemen masyarakat sipil bahwa demokrasi kita akan diwarnai dengan oligarki partai politik tertentu yang kuat secara finansial dan ekonomi," ujarnya.

Arsul juga mengatakan, kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen akan mengakibatkan lebih banyak suara rakyat yang terbuang karena partainya tidak lolos.

"Dengan PT 4 persen saja jumlah suara yang terbuang lebih dari 13,5 juta. Artinya, kalau pembentuk UU dalam hal ini suara mayoritas di DPR dan Pemerintah menaikkan PT, maka akan makin banyak suara terbuang atau tidak terwakili," ucapnya.

Baca juga: PKS Usulkan Presidential Threshold Disamakan dengan Ambang Batas Parlemen

Lebih lanjut, Arsul berpendapat, pemberlakuan ambang batas parlemen cukup dilakukan secara nasional di DPR dan tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebab, menurut dia, DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah. 

"PPP juga berpandangan PT cukup diberlakukan saja secara nasional. Tidak perlu untuk DPRD Propinsi maupun Kab/Kota. Untuk apa pula diterapkan sampai dengan tingkat daerah," kata Arsul.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Rampungkan Tugas Pengamanan Perbatasan, 450 Prajurit TNI Terima Penghargaan

Nasional
Merokok Bisa Jadi Transmisi Penularan Covid-19

Merokok Bisa Jadi Transmisi Penularan Covid-19

Nasional
Bantu Warga Bayar Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Ajak Pecinta Gowes Berdonasi

Bantu Warga Bayar Iuran JKN-KIS, BPJS Kesehatan Ajak Pecinta Gowes Berdonasi

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Beri Banyak Kemudahan untuk Kaum Pekerja

Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Beri Banyak Kemudahan untuk Kaum Pekerja

Nasional
Zulkifli Hasan Prediksi Gibran-Teguh Raup 80 Persen Suara pada Pilkada Solo 2020

Zulkifli Hasan Prediksi Gibran-Teguh Raup 80 Persen Suara pada Pilkada Solo 2020

Nasional
ICW Soroti Transparansi Pembangunan RSD Covid-19 Pulau Galang

ICW Soroti Transparansi Pembangunan RSD Covid-19 Pulau Galang

Nasional
Cegah Lost Generation, Muhaimin Iskandar Luncurkan Gerakan Bangkit Belajar

Cegah Lost Generation, Muhaimin Iskandar Luncurkan Gerakan Bangkit Belajar

Nasional
BLT Pekerja Diminta Tak Hanya Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan

BLT Pekerja Diminta Tak Hanya Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X