ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Kompas.com - 03/06/2020, 09:38 WIB
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKoordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Adnan Topan Husodo menuturkan, kewenangan yang disebar di berbagai institusi dalam penanganan Covid-19 berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Sebab, masyarakat menjadi sulit untuk melakukan pengawasan.

"Semakin terdistribusi kewenangan dalam situasi krisis, semakin besar potensi penyimpangannya, karena situasi seperti ini semakin sulit diawasi," kata Adnan dalam diskusi online ICW, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Kewenangan tersebar di berbagai institusi yang dimaksud yakni adanya pembagian tanggung jawab dalam menangani pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang diberikan kepada beberapa kementerian atau lembaga.

Terutama menyangkut pengadaan barang di sektor kesehatan dan bantuan sosial (bansos), yang penanganannya tak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga daerah.

"Konteks sekarang kewenangannya tersebar tak hanya pusat tapi juga daerah. Akhirnya kita lihat yang terjadi koordinasi tak berjalan, komunikasi pusat dan daerah tak terjadi dengan baik sehingga terjadi kegamangan," kata dia.

Baca juga: Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

Selain itu, ia juga melihat adanya overproduksi kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan diprotes pemerintah daerah.

Adanya kewenangan yang terbagi-bagi ini, kata dia, menimbulkan kekacauan dalam implementasi kebijakan.

Antara lain, terjadi adalah kasus distribusi bansos yang datanya kacau karena data yang digunakan pemerintah tak akurat dan tidak diperbarui.

Oleh karena itu, Adnan menyarankan penanganan pandemi tersentralisasi agar pengawasannya lebih terpusat.

Baca juga: Ombudsman Banten Terima 105 Aduan Bansos Covid-19, dari Pungli hingga Pemakaian Data Lama

Selain itu, keterbukaan akses publik terhadap data dan laporan yang sifatnya reguler, baik terkait penggunaan dana negara untuk kesehatan dan bansos maupun dana publik, juga dibutuhkan.

Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan.

"Supaya hal itu (korupsi) tidak terjadi, ada usulan kebijakan yang bisa didorong ke pemerintah. Salah satunya, pelaksana penanganan pandemi tersentralisasi sehingga fokus untuk mengawasi lebih terpusat," kata dia.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Hadapi La Nina, BNPB Minta Setiap Daerah Siaga dan Siapkan Mitigasi Bencana

Nasional
Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Ahli: Kalau Pilkada Mau Dilaksanakan Cabut Dulu Status Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Film G30S/PKI dan Cara Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Nasional
Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Mendagri: Kesuksesan Pilkada 2020 Diukur dari Minimnya Klaster Covid-19

Nasional
PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keputusan Melanjutkan Pilkada 2020

Nasional
Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Kemenperin Usul RUU Pengawasan Obat dan Makanan Mudahkan Pelaku Industri

Nasional
Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Masuki Musim Hujan, BMKG Minta Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Nasional
Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Politikus PDI-P Minta Polri Hati-hati Tangani Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Kemendagri Sebut Ada Lima Urgensi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Anggaran Pengamanan Pilkada Belum Tuntas, Mendagri Peringatkan Pemda

Nasional
Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Dalam Eksepsinya, Jaksa Pinangki Sebut Djoko Tjandra Kenalkan Diri sebagai Joe Chan

Nasional
September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

September-November Beberapa Wilayah Indonesia Terdampak La Nina, Kecuali Sumatera

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

UPDATE: Sebaran 4.284 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dan Jabar

Nasional
Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 30 September, Pemerintah Telah Periksa 3.321.898 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 30 September: Ada 132.693 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X