ICW Sarankan Kewenangan Penyaluran Dana Bansos Selama Pandemi Lebih Terpusat

Kompas.com - 03/06/2020, 09:38 WIB
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKoordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Kantor Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menuturkan, kewenangan yang disebar di berbagai institusi dalam penanganan Covid-19 berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Sebab, masyarakat menjadi sulit untuk melakukan pengawasan.

"Semakin terdistribusi kewenangan dalam situasi krisis, semakin besar potensi penyimpangannya, karena situasi seperti ini semakin sulit diawasi," kata Adnan dalam diskusi online ICW, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Dana Bansos selama Pandemi Rentan Dikorupsi, Ini Saran ICW untuk Pemerintah

Kewenangan tersebar di berbagai institusi yang dimaksud yakni adanya pembagian tanggung jawab dalam menangani pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang diberikan kepada beberapa kementerian atau lembaga.

Terutama menyangkut pengadaan barang di sektor kesehatan dan bantuan sosial (bansos), yang penanganannya tak hanya oleh pemerintah pusat tetapi juga daerah.

"Konteks sekarang kewenangannya tersebar tak hanya pusat tapi juga daerah. Akhirnya kita lihat yang terjadi koordinasi tak berjalan, komunikasi pusat dan daerah tak terjadi dengan baik sehingga terjadi kegamangan," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011

Selain itu, ia juga melihat adanya overproduksi kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan diprotes pemerintah daerah.

Adanya kewenangan yang terbagi-bagi ini, kata dia, menimbulkan kekacauan dalam implementasi kebijakan.

Antara lain, terjadi adalah kasus distribusi bansos yang datanya kacau karena data yang digunakan pemerintah tak akurat dan tidak diperbarui.

Oleh karena itu, Adnan menyarankan penanganan pandemi tersentralisasi agar pengawasannya lebih terpusat.

Baca juga: Ombudsman Banten Terima 105 Aduan Bansos Covid-19, dari Pungli hingga Pemakaian Data Lama

Selain itu, keterbukaan akses publik terhadap data dan laporan yang sifatnya reguler, baik terkait penggunaan dana negara untuk kesehatan dan bansos maupun dana publik, juga dibutuhkan.

Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan.

"Supaya hal itu (korupsi) tidak terjadi, ada usulan kebijakan yang bisa didorong ke pemerintah. Salah satunya, pelaksana penanganan pandemi tersentralisasi sehingga fokus untuk mengawasi lebih terpusat," kata dia.

Baca juga: Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Kapal Perang TNI AL dan ASEAN Latihan Bersama dengan Rusia di Belawan hingga Sabang

Nasional
Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Mulai Bekerja Setelah Dilantik, Ini Profil 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

[POPULER NASIONAL] Peringatan BMKG soal Potensi Tsunami 8 Meter | Alasan Vaksinasi Menurun karena Banyak Daerah Inginkan Vaksin Sinovac

Nasional
Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nelayan Indonesia, Australia, dan Riwayat Permasalahan di Perairan

Nasional
Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Luhut Sebut Aturan Karantina Luar Negeri Diperpanjang dari 7 Hari Jadi 10 Hari

Nasional
Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Luhut Larang Pejabat Negara ke Luar Negeri untuk Cegah Masuknya Varian Omicron

Nasional
Ketum PKB: 'Reshuffle' Kabinet Masih Sebatas Rumor

Ketum PKB: "Reshuffle" Kabinet Masih Sebatas Rumor

Nasional
Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Singgung Varian Corona Omicron, Menlu Ungkap 4 Agenda RI Wujudkan Visi 2045

Nasional
Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak 'Bully' Penyandang Disabilitas

Mensos Ingatkan Guru Ajarkan Siswa Tak "Bully" Penyandang Disabilitas

Nasional
Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Jokowi Lantik Anggota Komnas Disabilitas, Mensos: Beban Saya Turun

Nasional
Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Polisi Sebut Terduga Teroris di Luwu Timur Pernah Berlatih Pakai Senpi M16

Nasional
Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Kunjungi Kapolri, Jenderal Dudung: Sowan sebagai Pejabat Baru KSAD

Nasional
Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Pembukaan Presidensi G20, Jokowi: Saya Undang Para Delegasi Datang ke Indonesia

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Kemenkes Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 23 Negara

Nasional
Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Mensesneg: Untuk Pertama Kalinya Komnas Disabilitas Dibentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.