Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, Pertama Kali sejak Agresi Militer

Kompas.com - 03/06/2020, 08:35 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Agama Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Senin (2/3/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini.

Keputusan pembatalan ini bukanlah pertama kali yang diambil Kementerian Agama sejak republik ini berdiri pada 1945.

Menurut Menteri Agama Fachrul Razi, Indonesia pernah membatalkan pemberangkatan ibadah haji pada 1947-1948 atau pada saat agresi militer Belanda ketika itu.

"Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan masalah agresi. Menteri Agama Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag Nomor 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang," kata Fachrul saat konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini disebabkan merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi.

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga 2 Juni, terdapat 87.142 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Saudi. Dari jumlah tersebut, 525 orang di antaranya meninggal dunia.

Kendati hingga kini belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, tetapi negara kerajaan itu diketahui juga pernah membatalkan pelaksanaan ibadah tersebut beberapa waktu lalu.

Baca juga: Ibadah Haji 2020 Dibatalkan, Calon Jemaah: Saya Bersyukur Ditunda karena Situasi Seperti Ini

"Kementerian Agama juga telah melakukan kajian literatur, serta menghimpun data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan haji pada saat terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan, di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban," kata dia.

Tahun 1814, misalnya, terjadi wabah Thaun yang mengakibatkan pelaksanaan ibadah haji ditutup. Selanjutnya, pada tahun 1837 dan 1858 terjadi epidemi.

Adapun pada 1892 terdapat wabah kolera dah wabah meningitis pada 1987.

Fachrul menambahkan, salah satu pertimbangan pembatalan tersebut yakni pemerintah ingin memastikan keselamatan dan kesehatan calon jemaah. Hal tersebut guna meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19 ketika mereka menjalankan ibadah di Tanah Suci.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X