Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Kompas.com - 01/06/2020, 18:29 WIB
Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Anggota Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mempertanyakan besaran komisi bagi platform digital yang menjadi mitra dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja.

"Kami di ICW melihat, rasanya tidak ada sama sekali satu pasal pun yang mengatur mengenai berapa jumlah besaran komisi yang berhak untuk didapatkan oleh platform digital," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam diskusi daring, Senin (1/6/2020).

Platform digital memang diperbolehkan mengambil komisi dalam jumlah wajar dari lembaga pelatihan yang bekerja sama.

Baca juga: ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

Hal itu tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.

Di ayat berikutnya disebutkan, besaran komisi jasa tersebut diatur dalam perjanjian kerja sama dan mendapat persetujuan manajemen pelaksana.

Namun, Wana menuturkan, kedua pasal tersebut tidak memberikan ketentuan mengenai jumlah komisi yang boleh didapatkan platform digital.

Tidak adanya penetapan besaran berpotensi pada pengambilan komisi yang tidak wajar sehingga dapat merugikan peserta.

Baca juga: Wasekjen DPP Golkar: Kartu Prakerja Beri Peluang Peningkatan Keterampilan

Menurut dia, dokumen perjanjian kerja sama antara platform digital dan manajemen pelaksana yang seharusnya memuat informasi tersebut tidak terbuka bagi publik.

Berdasarkan penuturan Wana, Kementerian Koordinator Perekonomian tidak memberikan dokumen perjanjian kerja sama tersebut.

Maka dari itu, ICW masih berusaha mendapatkan dokumen tersebut.

"Kementerian Koordinator Perekonomian tidak memberikan informasi tersebut dan kami saat ini sedang masuk dalam proses keberatan, di mana kami sampaikan ke Menko Perekonomian," tutur dia.

Baca juga: Kesulitan Jawab Soal Matematika, Wayan Arta 3 Kali Gagal Lolos Program Kartu Prakerja: Daftarnya Susah

Diketahui, hingga saat ini, terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Prakerja.

Delapan platform tersebut meliputi Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Platform-platform tersebut berkewajiban untuk melakukan kurasi dan verifikasi serta menjadi pasar dari berbagai pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Bakamla Laporan ke Mahfud: Kapal Vietnam Masih Tangkap Ikan di Kawasan Overlapping Claim

Nasional
Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Soal Surat Jalan Djoko Tjandra, Polri Diharapkan Tak Hanya Copot Brigjen Prasetyo Utomo

Nasional
Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Imbangi Pemberitaan Asing soal Kemaritiman, Bakamla Bentuk Pusat Informasi Sendiri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

[POPULER NASIONAL] Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirkan Jokowi | Nasib Karyawan Setelah Lembaga Dibubarkan

Nasional
Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Gugus Tugas Klaim Pasien Covid-19 Sembuh Makin Banyak, Berkat Penerapan 3T

Nasional
Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Gugus Tugas: Klaster Secapa AD Dapat Dijadikan Pembelajaran Penularan Covid-19 di Asrama

Nasional
Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Positif Covid-19 di Indonesia Tembus 80.000 Kasus dan Arahan Presiden

Nasional
Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Teka-teki Djoko Tjandra dan Keterlibatan Brigjen Prasetyo Utomo si Pejabat Bareskrim

Nasional
Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Nasional
Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Mengharapkan Putusan yang Seadil-adilnya dalam Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan...

Nasional
Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Kamis Ini, Buruh dan Mahasiswa 'Geruduk' DPR Tolak RUU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

Nasional
Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Jaksa Agung: Red Notice Itu Tidak Ada Cabut Mencabut!

Nasional
Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Saksi, KPK Gali Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Kubu Muchdi PR Sebut Munaslub Partai Berkarya Resmi dan Legal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X