Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Pernah Minta Informasi soal Kartu Prakerja, tetapi Tak Digubris

Kompas.com - 01/06/2020, 16:58 WIB
Tsarina Maharani,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW) sempat mengajukan permohonan Kemenko Perekonomian untuk memperoleh informasi soal program Kartu Prakerja pada 12 Mei lalu.

Namun, permohonan informasi publik itu tidak pernah direspons pemerintah.

"Kami melakukan permintaan informasi tanggal 12 Mei 2020, tetapi sampai sekarang belum ada respons apa pun dari Kemenko Perekonomian," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers "Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja", Senin (1/6/2020).

"Tidak diresponsnya permintaan kami sangat disayangkan, karena semestinya Kemenko Perekonomian sigap membuka informasi mengenai masalah yang jadi polemik publik secara luas," lanjut dia.

Baca juga: Kesulitan Jawab Soal Matematika, Wayan Arta 3 Kali Gagal Lolos Program Kartu: Daftarnya Susah

Egi menjelaskan, ICW meminta informasi mengenai dokumen perjanjian kerja sama dengan delapan mitra Kartu Prakerja.

Sebab, menurut Egi, penunjukan mitra Kartu Prakerja tidak memiliki alasan atau standar yang jelas.

"Kenapa kami melakukan permintaan informasi? Karena didasarkan alasan proses penunjukan mitra Prakerja mengundang tanda tanya. Misal, kenapa tidak melalui mekanisme lelang," tutur dia.

Namun, Egi mengatakan, hingga hari ini tidak ada respons dari Kemenko Perekonomian.

Baca juga: Guru Honorer Ini Jadi Saksi Manfaat Nyata Program Kartu Prakerja

Padahal, apabila merujuk pada UU Keterbukaan Informasi Publik, badan publik yang memiliki informasi yang diminta wajib memberikan tanggapan paling lambat 10 hari sejak diterimanya permintaan.

Perpanjangan waktu untuk mengirimkan tanggapan paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

"Kami telah melakukan permintaan informasi, menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008," ucap Egi.

Berdasarkan kajian ICW, kata Egi, ditemukan setidaknya tiga lembaga mitra Kartu Prakerja yang berafiliasi secara politik dengan pemerintah.

Ia menyebutkan, ketiga lembaga itu adalah Skill Academy yang digagas Ruang Guru, Vokraf atau PT Kolaborasi Edukasi Nusantara dan Amithya Institute.

"Ada tiga lembaga yang kami temukan terafiliasi secara politik, yaitu Skill Academy, Vokraf, dan Amithya Institute," sebut dia.

Dalam kesempatan itu, peneliti ICW Lalola Ester juga menyampaikan lima kesimpulan dari penelusuran dan analisis data terhadap mitra Kartu Prakerja.

Baca juga: Rencananya Dibuka Hari Ini, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Tertunda

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Sadar Diri, PDI-P Cuma Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jabar

Nasional
Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Tersandung Kasus Pemalsuan Surat, Pj Wali Kota Tanjungpinang Diganti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com