Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Lahir Pancasila, Jokowi Minta Pejabat Layani Masyarakat Tanpa Bedakan SARA

Kompas.com - 01/06/2020, 08:51 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh penyelenggara negara untuk berpihak kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. 

Kepala Negara juga meminta penyelenggara negara untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). 

Hal itu diungkapkan oleh Jokowi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar secara virtual, Senin (1/6/2020).

“Tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah, untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ungkap Jokowi.

Baca juga: Cerita Penetapan 1 Juni Hari Lahir Pancasila: Usulan Megawati kepada SBY, Disahkan Jokowi

Selain itu, ia juga meminta para penyelenggara negara agar melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan.

Jokowi sekaligus mengingatkan kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyatnya.

“Untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menuturkan, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satunya dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar secara virtual. Para pejabat negara hadir dari tempat berbeda.

Baca juga: Jokowi: Bangsa Sedang Diuji, Kita Bersyukur Pancasila Tetap Jadi Bintang Penjuru

Upacara didahului pembacaan teks Pancasila oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, lalu Ketua DPR Puan Maharani yang membacakan teks UUD 1945.

Kemudian dilanjutkan amanat Presiden Joko Widodo, sambutan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta pembacaan doa.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini digelar dalam durasi kurang dari 30 menit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com