Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 27/05/2020, 20:10 WIB
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola (paling kiri) dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPeneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola (paling kiri) dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparency International Indonesia (TII) merekomendasikan agar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) ke depannya lebih melibatkan masyarakat.

Peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, keterlibatan publik seharusnya tidak hanya dalam tahap pemantauan saja, melainkan juga dalam tahap perancangan aksi hingga evaluasi.

"Penting untuk memperluas keterlibatan publik bukan hanya di dalam tahap pemantauan saja, tapi bahkan dari tahap perancangan aksi bahkan sampai proses evaluasinya," kata Alvin dalam diskusi terkait hasil pemantauan pelaksanaan Stranas-PK, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: Pemantauan TII: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Belum Memadai

Menurut Alvin, aspek akuntabilitas belum dijalankan secara menyeluruh.

Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi tidak inklusif.

"Soal akuntabilitas, kami melihat ini belum dijalankan secara menyeluruh, terutama karena tadi kami melihat keterbukaan, partisipasi masyarakat inklusif, itu harusnya disertakan secara baik," ujar Alfin.

Selain itu, TII juga merekomendasikan agar Stranas-PK memberi perhatian besar pada unit pelaksanaan di level daerah.

Kemudian, memperkuat komitmen politik lokal dari pemimpin daerah terutama dalam menjamin independensi.

"Terakhir sumbatan dari masing-masing sumbangsih yang ditemukan tadi kami rasa perlu dibenahi segera, terutama menyangkut dengan isu-isu teknis," ujarnya.

"Dan juga tadi yang sifatnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih efektif," ucap Alvin.

Baca juga: KPK Terbitkan SE soal Pencegahan Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

 

Pemantauan yang dilakukan TII terkait Stranas-PK fokus pada empat sub-aksi, yakni pembentukan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pelaksanaan Online Single Submmision, implementasi kebijakan satu peta, dan percepatan sistem merit.

Pemantauan dilakukan sejak November 2019 hingga Februari 2020 di sembilan wilayah, yaitu Kota Gorontalo, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Utara.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X