Kompas.com - 27/05/2020, 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparenscy International Indonesia (TII) merilis rapor pemantauan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK).

Pemantauan ini fokus pada empat sub-aksi, di antaranya pembentukan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pelaksanaan Online Single Submmision implementasi kebijakan satu peta, dan percepatan sistem merit.

Dilakukan sejak November 2019 hingga Februari 2020 di sembilan wilayah, yakni Kota Gorontalo, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

"Kesimpulan kami dari proses pemantauan di sembilan wilayah ini kami menemukan sebetulnya secara umum dari lima dimensi yang kami pantau masih dalam kategori kurang memadai," kata Peneliti TII Alvin Nicola, dalam diskusi online, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: KPK Terbitkan SE soal Pencegahan Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Dimensi yang digunakan TII adalah kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, mitigasi risiko korupsi dan, pelibatan masyarakat.

TII juga mengumpulkan berbagai macam data, menggelar wawancara dengan melibatkan kelompok masyarakat hingga menggelar forum grup discussion.

Menurut Alvin, ada tiga dimensi yang kurang memadai dari Stranas-PK, yakni akuntabilitas, mitigasi risiko korupsi serta pelibatan masyarakat.

"Akuntabilitas kami melihat bahwa hal ini belum dijalankan secara menyeluruh terutama karena tadi kami melihat keterbukaan, partisipasi masyarakat inklusif, itu harusnya di embed secara baik," ujar dia.

Baca juga: Bertemu Luhut, Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi dan Investasi

Kemudian, terkait mitigasi risiko korupsi juga dinilai masih kurang. Terutama pada peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan infrastruktur di daerah.

"Ini masih rendah justru harus diseriusi ke depannya," lanjut dia.

Sedangkan dari dimensi pelibatan masyarakat Stranas-PK sangat kurang hampir disemua bagian.

Alvin mengatakan, banyak dokumen yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Komunikasi dengan publik pun masih harus diperkuat.

"Menurut kami ada berbagai peluang yang bisa kita perkuat ke depannya," ungkap Alvin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat Secara Utuh

Nasional
Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasdem Tak Mau Buru-Buru Tentukan Arah Koalisi untuk Pilpres 2024

Nasional
KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

KPK Duga Auditor BPK Jabar Terima Suap dari Sejumlah Pihak

Nasional
Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Ngabalin: Tak Ada Keterlibatan Istana dalam Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Menlu Retno Sebut Serbia Sepakat Tingkatkan Ekspor Gandum ke Indonesia

Nasional
Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Perintah Jokowi ke Mahfud: Tindak Tegas Mafia Tanah, Negara Mesti Patuh pada Hukum

Nasional
Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Ngabalin Sebut Istana Belum Terima Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Nasional
Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Mahfud: Ada yang Suka dan Tidak soal DOB Itu Hal yang Biasa

Nasional
Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Kasus Bupati Langkat, 2 Kaki Tangan Terbit Rencana Perangin-angin Dihadirkan dalam Persidangan

Nasional
Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Dilaporkan ke KPK

Nasional
Panglima TNI 'Sowan' ke Ketum PBNU Gus Yahya

Panglima TNI "Sowan" ke Ketum PBNU Gus Yahya

Nasional
Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Pemerhati Pendidikan Kedokteran: Dokter Lebih Khawatir IDI daripada Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.