Pemantauan TII: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Belum Memadai

Kompas.com - 27/05/2020, 16:20 WIB
Peneliti TII Alvin Nicola (paling kiri) dan peneliti ICW Kurnia Ramadhana (paling kanan) dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPeneliti TII Alvin Nicola (paling kiri) dan peneliti ICW Kurnia Ramadhana (paling kanan) dalam diskusi Evaluasi Kinerja KPK 2015-2019 di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (12/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Transparenscy International Indonesia (TII) merilis rapor pemantauan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK).

Pemantauan ini fokus pada empat sub-aksi, di antaranya pembentukan Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), pelaksanaan Online Single Submmision implementasi kebijakan satu peta, dan percepatan sistem merit.

Dilakukan sejak November 2019 hingga Februari 2020 di sembilan wilayah, yakni Kota Gorontalo, Kota Banda Aceh, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, NTT, Kalimantan Timur, Riau, Jawa Timur dan Sulawesi Utara.

"Kesimpulan kami dari proses pemantauan di sembilan wilayah ini kami menemukan sebetulnya secara umum dari lima dimensi yang kami pantau masih dalam kategori kurang memadai," kata Peneliti TII Alvin Nicola, dalam diskusi online, Rabu (27/5/2020).

Baca juga: KPK Terbitkan SE soal Pencegahan Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Dimensi yang digunakan TII adalah kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, mitigasi risiko korupsi dan, pelibatan masyarakat.

TII juga mengumpulkan berbagai macam data, menggelar wawancara dengan melibatkan kelompok masyarakat hingga menggelar forum grup discussion.

Menurut Alvin, ada tiga dimensi yang kurang memadai dari Stranas-PK, yakni akuntabilitas, mitigasi risiko korupsi serta pelibatan masyarakat.

"Akuntabilitas kami melihat bahwa hal ini belum dijalankan secara menyeluruh terutama karena tadi kami melihat keterbukaan, partisipasi masyarakat inklusif, itu harusnya di embed secara baik," ujar dia.

Baca juga: Bertemu Luhut, Pimpinan KPK Bahas Pencegahan Korupsi dan Investasi

Kemudian, terkait mitigasi risiko korupsi juga dinilai masih kurang. Terutama pada peran dan tanggung jawab dalam menyiapkan infrastruktur di daerah.

"Ini masih rendah justru harus diseriusi ke depannya," lanjut dia.

Sedangkan dari dimensi pelibatan masyarakat Stranas-PK sangat kurang hampir disemua bagian.

Alvin mengatakan, banyak dokumen yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Komunikasi dengan publik pun masih harus diperkuat.

"Menurut kami ada berbagai peluang yang bisa kita perkuat ke depannya," ungkap Alvin.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kensos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kensos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X