Kompas.com - 27/05/2020, 15:56 WIB
Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Chryshnanda Dwilaksana dalam paparan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIADirektur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Chryshnanda Dwilaksana dalam paparan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri telah mendirikan 116 pos penyekatan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dalam rangka mengantisipasi arus balik usai Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

"Ada 116 titik lokasi penyekatan," ujar Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen (Pol) Chryshnanda Dwilaksana dalam konferensi pers daring yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Rabu (27/5/2020).

Sebanyak 116 titik penyekatan itu meliputi, Jawa Timur sebanyak 32 titik, Jawa Tengah 16 titik dan Jawa Barat 20 titik.

Baca juga: Perketat Pengawasan Arus Balik, Pemerintah Tegas Soal SIKM

Kemudian, DKI Jakarta 18 titik, Banten 15 titik dan Lampung 45 titik.

Dalam implementasinya, Polri meminta masyarakat memiliki persepsi yang sama bahwa pos penyekatan tersebut bukan semata-mata melarang masyarakat melakukan mobilitas.

Masyarakat harus memahami bahwa pos penyekatan itu dibuat demi mengantisipasi penularan virus corona (Covid-19)

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila tidak dilakukan penyekatan, maka potensi penyebaran virus corona akan semakin masif karena adanya pergerakan manusia dari satu daerah ke daerah lain dengan leluasa.

Baca juga: Sampai Kapan Penyekatan Arus Balik Berlangsung?

"Tertutama pergerakan, memang semua akan berdampak. Maka langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saya kira suatu langkah yang bijaksana untuk mengatasi permaslahan ini," kata Chryshnanda.

Di sisi lain, ia berharap dengan adanya pembatasan mobilitas itu juga dapat melahirkan solidaritas sosial di antara masyarakat. Termasuk tidak saling menyalahkan atau pun melakukan provokasi.

"Marilah membangun semuanya ini dengan kesadaran, saling menjaga dan memotivasi, karena permaslahan ini semestinya menjadi bagian simbol peradaban itu sendiri," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Ramai Wacana Presiden Tiga Periode, Ini Syarat Lakukan Amendemen UUD 1945

Nasional
Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Nasional
Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Mulai Juli, Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Lebih Luas di Luar DKI

Nasional
Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Beda antara PSBB, PPKM Jawa-Bali, dan PPKM Mikro

Nasional
RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

RANHAM Sasar Perempuan hingga Masyarakat Adat, KSP: Tak Berarti Abaikan Kelompok Lain

Nasional
Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Kebijakan Work From Bali Tuai Kritik, Sandiaga Buka Suara

Nasional
Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Wapres Jelaskan 7 Sektor Strategis Program Quick Wins Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

PPKM Mikro Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Ambil Opsi PSBB

Nasional
5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57

5 Provinsi dengan Kasus Varian Delta Terbanyak, Jateng Ada 80 dan DKI 57

Nasional
Kemenkes Ungkap 160 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 9 Provinsi, Ini Sebarannya

Kemenkes Ungkap 160 Kasus Covid-19 dengan Varian Delta di 9 Provinsi, Ini Sebarannya

Nasional
AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

AHY Serukan Solidaritas Global Sukseskan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman, Komnas Perempuan Ingatkan Urgensi RUU PKS

Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman, Komnas Perempuan Ingatkan Urgensi RUU PKS

Nasional
Menkes: Varian Virus Corona Apa Pun Dapat Dicegah dengan Protokol Kesehatan

Menkes: Varian Virus Corona Apa Pun Dapat Dicegah dengan Protokol Kesehatan

Nasional
KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT

KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT

Nasional
Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Polri: Aksi Kekerasan KKB Tak Terjadi di Semua Wilayah Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X