Pemerintah Diminta Benahi Parpol untuk Pencegahan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta melakukan pembenahan partai politik di periode kedua kepemimpinannya. Pembenahan parpol dipercaya bisa mencegah perilaku koruptif. 

"Kalau benar-benar presiden itu konsisten untuk mencegah korupsi, maka mestinya agenda pembenahan parpol menjadi prioritas," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: Kasus Korupsi KUR Fiktif BNI Madiun, Dua Pengurus Koperasi Ditahan

Menurutnya, partai politik menjadi akar masalah dari ratusan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

Donal mengungkapkan, salah satu masalah yang saat ini terjadi adalah tidak adanya demokrasi di internal parpol.

Sebab, pendanaan hingga kebijakan sebuah parpol hanya tergantung dari keputusan segelintir orang.

Baca juga: Istana Sebut Komitmen Jokowi Berantas Korupsi Tak Diukur Lewat Grasi Koruptor

Donal berpandangan, pencegahan praktik korupsi tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan demokrasi di internal partai, kompetisi yang lebih terbuka, hingga menghilangkan mahar politik.

Pembenahan parpol bisa dilakukan melalui revisi UU Parpol. Donal menekankan, pencegahan korupsi dinilai perlu dilakukan agar tidak hanya menjadi janji manis.

"Mudah-mudahan di periode kedua ini menjadi concern, kalau tidak pencegahan kasus korupsi hanya menjadi omong kosong saja menurut saya," tuturnya.