Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Roda Tiga Konsultan: 76,7 Persen Responden Mengaku Belum Dapat Bansos

Kompas.com - 20/05/2020, 13:35 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Roda Tiga Konsultan M Kahfi Siregar mengatakan, sebanyak 76,7 persen responden dari survei yang dilakukan lembaganya mengaku belum mendapatkan bantuan selama pandemi Covid-19.

Temuan ini terungkap dari survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020.

"Sebanyak 76,7 persen responden mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan selama pandemi Covid-19. Kemudian sebanyak 23,3 persen menjawab pernah menerima bantuan," ujar Kahfi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Bansos Corona di Mempawah, Polisi Periksa 28 Saksi

Dari responden yang menjawab pernah menerima bantuan, tercatat sebanyak 10 persen responden menerima dari pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian sebanyak 5,3 responden menjawab menerima bantuan dari pemerintah pusat dan sebanyak 3 persen menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

"Kemudian sebanyak 4,8 responden menyatakan menerima bantuan dari lembaga sosial. Ternyata bantuan dari lembaga sosial cukup berperan. Bahkan lebih tinggi daripada bantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan hampir setara dengan pemerintah pusat," ungkap Kahfi.

Survei ini juga mengungkapkan, sebanyak 73,2 responden mengakui kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk daripada sebelum pandemi Covid-19.

Lalu, sebanyak 24,2 persen responden mengatakan, tidak ada perubahan dalam ekonomi rumah tangganya.

Baca juga: Dapat Bansos Kemensos, Aparat Desa: Saya Sempat Kaget, Saya Tidak Berhak Terima Ini

"Dan Hanya 1.6 persen responden yang mengatakan kondisi ekonominya lebih baik," tutur Kahfi.

Lebih lanjut, responden sekaligus diminta untuk memberi penilian terhadap tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

"Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ke-tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa," ungkap Kahfi.

Hasil survei menunjukkan, dari ketiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja pemerintah pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6,78/10) dibanding pemerintah provinsi (nilai rata-rata: 7,05/10) dan pemerintah kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6,99/10).

Dalam hal ini, pemerintah provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik.

Baca juga: Kenapa Bansos Perlu Diperluas? Ini Alasannya

Menarik untuk dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari pemerintah provinsi hanya sebesar 3 persen (paling rendah).

Namun, kinerja pemerintah provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com