Kompas.com - 20/05/2020, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Roda Tiga Konsultan M Kahfi Siregar mengatakan, sebanyak 76,7 persen responden dari survei yang dilakukan lembaganya mengaku belum mendapatkan bantuan selama pandemi Covid-19.

Temuan ini terungkap dari survei tentang pandangan masyarakat terhadap penanganan pandemi Covid-19 terhadap 1.200 responden pada 7-17 Mei 2020.

"Sebanyak 76,7 persen responden mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan selama pandemi Covid-19. Kemudian sebanyak 23,3 persen menjawab pernah menerima bantuan," ujar Kahfi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2020).

Baca juga: Usut Dugaan Korupsi Bansos Corona di Mempawah, Polisi Periksa 28 Saksi

Dari responden yang menjawab pernah menerima bantuan, tercatat sebanyak 10 persen responden menerima dari pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian sebanyak 5,3 responden menjawab menerima bantuan dari pemerintah pusat dan sebanyak 3 persen menerima bantuan dari pemerintah provinsi.

"Kemudian sebanyak 4,8 responden menyatakan menerima bantuan dari lembaga sosial. Ternyata bantuan dari lembaga sosial cukup berperan. Bahkan lebih tinggi daripada bantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan hampir setara dengan pemerintah pusat," ungkap Kahfi.

Survei ini juga mengungkapkan, sebanyak 73,2 responden mengakui kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk daripada sebelum pandemi Covid-19.

Lalu, sebanyak 24,2 persen responden mengatakan, tidak ada perubahan dalam ekonomi rumah tangganya.

Baca juga: Dapat Bansos Kemensos, Aparat Desa: Saya Sempat Kaget, Saya Tidak Berhak Terima Ini

"Dan Hanya 1.6 persen responden yang mengatakan kondisi ekonominya lebih baik," tutur Kahfi.

Lebih lanjut, responden sekaligus diminta untuk memberi penilian terhadap tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19.

"Survei ini menunjukkan bahwa kinerja ke-tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid-19 dinilai relatif sama, yaitu sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa," ungkap Kahfi.

Hasil survei menunjukkan, dari ketiga lapisan pemerintahan tersebut, kinerja pemerintah pusat dianggap relatif paling rendah (nilai rata-rata: 6,78/10) dibanding pemerintah provinsi (nilai rata-rata: 7,05/10) dan pemerintah kabupaten/kota (nilai rata-rata: 6,99/10).

Dalam hal ini, pemerintah provinsi dianggap mempunyai kinerja yang relatif lebih baik.

Baca juga: Kenapa Bansos Perlu Diperluas? Ini Alasannya

Menarik untuk dilihat bahwa responden yang menerima bantuan dari pemerintah provinsi hanya sebesar 3 persen (paling rendah).

Namun, kinerja pemerintah provinsi dianggap lebih baik daripada kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota.

"Tampaknya pemberitaan tentang figur para gubernur dan kegiatannya mampu mengatasi minimnya bantuan dari pemerintah provinsi," ujar Kahfi.

Sementara itu, kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19, tampaknya sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah, yaitu sedang-sedang saja (nilai rata-rata: 7,09/10).

Kemudian, hasil survei juga menunjukkan, bahwa sebanyak 98,9 persen responden telah mengetahui tentang Covid-19 dan hampir semua menganggap bahwa Covid-19 berbahaya atau sangat berbahaya (94, 8 persen).

Baca juga: Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI

Sementara itu, yang mengatakan tidak berbahaya dan tidak berbahaya sama sekali hanya 4,1 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup sadar bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang berbahaya," ungkap Kahfi.

Adapun, survei ini bertujuan untuk mengetahui awareness dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah serta bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Survei dilakukan dengan menghubungi responden melalui telepon (by phone survei).

Metode survei telepon dipilih karena merupakan cara yang paling memungkinkan untuk dilakukan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama.

Baca juga: Gandeng KPK Awasi Penyaluran Bansos, Mensos: Kami Mohon Diingatkan

Adapun pemilihan responden survei ini berdasarkan bank data nomor kontak responden yang pernah diwawancarai dalam survei-survei sebelumnya, yaitu sejumlah 10.456 data.

Bank data ini merupakan hasil dari stratified random sampling pada survei skala nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilakukan oleh Roda Tiga Konsultan sebelumnya.

Dari bank data tersebut diambil secara stratified random sampling sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2.89 persen dan confidence level pada 95 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Petugas Dukcapil Diminta Jemput Bola Perbarui Dokumen Kependudukan akibat Perubahan Nama Jalan di Jakarta

Nasional
Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Melihat Elektabilitas Cak Imin yang Dipersoalkan Putri Gus Dur

Nasional
Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Wujudkan Pemilu 2024 yang Damai dan Bermartabat

Nasional
Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus 'Meme' Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Bareskrim Periksa Saksi dan Saksi Ahli dalam Kasus "Meme" Stupa Candi Borobudur Mirip Jokowi

Nasional
Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Berkurang 4, RSDC Wisma Atlet Kini Rawat 115 Pasien Covid-19

Nasional
Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Demokrat Pilih Berkoalisi dengan Parpol yang Kebijakannya Berpihak Rakyat

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Kenaikan Kasus Covid-19, Pemerintah Diharap Konsisten Giatkan Protokol Kesehatan

Nasional
Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDI-P Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.