Politikus PKS Sebut RUU Cipta Kerja Justru Lahirkan Banyak Aturan Baru

Kompas.com - 20/05/2020, 12:55 WIB
Koordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ledia Hanifa Amaliah, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKoordinator Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Ledia Hanifa Amaliah, di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah menilai, draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak memberikan solusi penyederhanaan dan percepatan regulasi sebagaimana yang disebutkan pemerintah.

Menurut Ledia, Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru akan melahirkan banyak pembentukan peraturan turunan dalam implementasi kebijakan.

"Pada kenyataannya, naskah RUU ini justru menunjukkan semangat yang bertolak belakang," ujar Ledia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

"Banyaknya amanah pembentukan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa semangat penyederhanaan, memutus rantai birokrasi, menghilangkan tumpang tindih peraturan dan semangat percepatan dalam RUU ini tidak nampak," kata

Baca juga: Lagi Reses, DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Dia menyebutkan, RUU Cipta Kerja mengamanahkan pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah yang jumlahnya mencapai ratusan.

"Bukan hanya puluhan bahkan ratusan amanah peraturan pelaksana muncul di RUU ini, baik dalam bentuk amanah pembentukan PP, perpres, hingga perda," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ledia mengatakan, sudah banyak contoh undang-undang yang malah terhambat implementasinya karena mengharuskan pembentukan peraturan pelaksana.

Ia mencontohkan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan tahun 2014.

UU 33/2014 baru bisa diimplementasikan lima tahun kemudian karena peraturan pelaksananya baru keluar pada 2019.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Bisa Pangkas Ego Sektoral yang Hambat Investasi?

Kemudian, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengamanahkan 15 peraturan pelaksana.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.