Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Masalah Pasar Kembali Ramai, Komisi VIII: Itu Langgar PSBB

Kompas.com - 19/05/2020, 14:33 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai, langkah Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan keramaian di pasar tradisional di tengah pandemi Covid-19, melanggar penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah.

"Ya itu (kelonggaran keramaian di pasar) bukan melanggar lagi, itu di atas melanggar namanya, itu tidak konsisten. Tidak tahu aturan main, kalau begitu cabut saja PSBB-nya," kata Yandri saat dihubungi wartawan, Selasa (19/5/2020).

Yandri mengatakan, dengan memperbolehkan keramaian di pasar, artinya pemerintah tak sepenuhnya melaksanakan aturan PSBB yang sudah dibuat.

Baca juga: Jokowi Tak Masalah Pasar Ramai asalkan Protokol Kesehatan Diterapkan

Dalam aturan PSBB, kata dia, sudah diatur bahwa masyarakat harus menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan maksimal bertemu hanya lima orang.

"PSBB kan diatur maksimal lima orang bertemu, ada jaga jarak, kemudian tidak boleh berkerumun, tidak boleh beraktivitas di kantor-kantor yang tidak berkaitan dengan Penanganan Covid-19, kan begitu," ujar dia. 

Yandri mengatakan, aktivitas di pasar membuat masyarakat berisiko tertular Covid-19 karena aktivitas lebih banyak dan berkerumun.

"Pasar lebih berisiko, kan enggak boleh berkerumun, di pasar nanti malah berdempetan, mana ada orang jaga jarak di pasar, pasar itu pertukaran uang di situ, itu kan lalu lintas virus tuh, belum lagi megang ini mengang itu, banyak sekali virus mudah berpindahnya," ucap dia. 

Yandri meminta masyarakat tetap waspada dan tetap melindungi diri dari penularan Covid-19.

Sebab, untuk memutus rantai penularan virus tersebut, tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah.

"Saya sudah mengimbau ke masyarakat, kalau berharap ke pemerintah enggak mungkin berhasil memutuskan rantai Covid-19 ini, maka masyarakatlah yang harus waspada," kata dia. 

Baca juga: Berdesakan di Pasar Tanah Abang, Zona Merah Covid-19 di Jakarta...

Yandri juga mengusulkan, apabila pemerintah melonggarkan kegiatan di pasar, ia berharap ada kelonggaran untuk rumah ibadah.

"Asalkan memakai protokol Covid-19, yang lain juga di relaksasi, jangan cuma pasar saja yang dibolehkan, tempat-tempat ibadah termasuk nanti Idul Fitri, orang boleh (ibadah di masjid)," ucap dia. 

Presiden Joko Widodo mengamati kondisi pasar yang mulai ramai menjelang hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Padahal, PSBB masih diterapkan untuk pencegahan virus corona yang menyebabkan Covid-19.

"Saya melihat pasar-pasar tradisional saat ini mulai ramai karena banyak masyarakat yang belanja dalam rangka persiapan Hari Raya," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (19/5/2020).

Jokowi pun tak mempermasalahkan keramaian di pasar tersebut selama diterapkan prosedur yang ketat untuk pencegahan Covid-19.

"Saya ingin ini dipastikan ada pengaturan jarak yang baik, pakai masker, petugas di lapangan betul-betul bertugas untuk mengingatkan mengenai protokol kesehatan secara terus-menerus," kata Jokowi.

Ia mengingatkan, kunci keberhasilan dari pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah kedisiplinan semua pihak.

Baca juga: Pemkot Malang Berlakukan Ganjil Genap di Pasar Rakyat Selama PSBB

Kemudian, masyarakat diminta disiplin untuk mencuci tangan, menjaga jarak yang aman, memakai masker, dan menghindari kerumunan dan keramaian atau konsentrasi massa.

"Saya minta protokol kesehatan betul-betul dipastikan di lapangan, terutama menjelang Idul Fitri dan pada saat nanti Idul Fitri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com