Pemerintah Tunda Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4, Ini Alasannya

Kompas.com - 19/05/2020, 14:29 WIB
Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj. ANTARA FOTO/Moch AsimPetugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Pemprov Jawa Timur membuka 56 posko yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam mendaftar program Kartu Prakerja. ANTARA FOTO/Moch Asim/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, meminta maaf atas terlambatnya pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4.

Menurut Denny, tertundanya pendaftaran ini karena ada keterbatasan dalam sistem manajemen program Kartu Prakerja.

"Saya dengan sangat rendah hati memohon maaf kepada teman-teman semua, bapak ibu, bahwa memang kenapa gelombang 4 ini kami sempat tunda, karena memang ada keterbatasan di sisi kami dalam menyelesaikan backlog yang di sistem informasi," kata Denni di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020).

Baca juga: Pemerintah Sebut Telah Sediakan Pelatihan Kartu Prakerja yang Gratis

Denni mengatakan, banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh manajemen program Kartu Prakerja.

Mulai dari pengecekan dan sinkronisasi sistem digital platform pelatihan, lembaga penyedia pelatihan, mengurus peserta, hingga berkoordinasi dengan empat lembaga keuangan yang menjadi mitra Kartu Prakerja.

"Jadi karena kami menyelesaikan backlog itu, itulah kenapa batch keempat itu terjadi penumpukan," jelas Denni.

Baca juga: Pemerintah Ajak Masyarakat Sediakan Modul Pelatihan Kartu Prakerja Secara Cuma-cuma

Selain itu, Denni beralasan, pihaknya juga tengah memberikan waktu kepada masyarakat yang pekerjaannya terdampak wabah Covid-19 untuk ikut serta mendaftar Kartu Prakerja.

Denni berharap, tertundanya pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 4 ini memberi kesempatan bagi pekerja terdampak wabah yang belum sempat mendaftar.

"Kami juga ingin memberikan waktu kepada teman-teman semua yang telah diusulkan oleh kementerian lembaga khususnya adalah Kemenaker, (pekerja) yang dianggap terdampak Covid ini untuk mendaftar lewat website kami sebagai peserta," kata Denni.

Baca juga: ICW Minta Pemerintah Buka Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kartu Prakerja

Untuk diketahui, pemerintah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak 11 April 2020.

Semula, pemerintah menjanjikan bahwa pendaftaran program ini akan dibuka setiap pekan.

Namun, hingga saat ini, pendaftaran baru sampai pada gelombang ketiga.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan, program Kartu Prakerja sebenarnya merupakan program bantuan biaya pelatihan untuk angkatan kerja.

Namun, dalam rangka merespons pandemi Covid-19, program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X