Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei TURC: Manfaat Kartu Prakerja Kurang Sesuai dengan Kebutuhan

Kompas.com - 17/05/2020, 18:56 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pendaftar program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah untuk mengatasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 masih rendah.

Namun, hal itu tidak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang program tersebut, melainkan karena manfaat yang mereka terima dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Baca juga: Ruangguru Bantah Telah Terima Rp 3,8 Triliun dari Program Kartu Prakerja

Hal tersebut terungkap dari survei yang dilakukan oleh Trade Union Rights Centre (TURC) terhadap 665 responden pada 1 hingga 11 Mei lalu.

Berdasarkan survei, 93 persen responden belum mendaftarkan diri ke dalam program Kartu Prakerja.

"7 persen sudah mendaftar," singkat peneliti TURC Anang Fajar Sidik saat memaparkan hasil survei, Minggu (17/5/2020).

Menurut Anang, ada dua alasan mengapa mereka belum mendaftarkan diri yaitu karena tidak berminat dan ragu dengan program tersebut.

Mayoritas dari mereka yang tidak berminat karena merasa kurang paham dengan manfaat program yang ditawarkan (40 persen).

Baca juga: Serikat Buruh Minta Pemerintah Ganti Program Kartu Prakerja dengan BLT

 

Kemudian karena merasa prosedur pendaftaran yang berbelit (20 persen) dan merasa tidak berhak (18 persen).

Sedangkan yang merasa ragu, juga memberikan alasan yang sama yakni kurang paham dengan program yang ditawarkan (60 persen), selain karena proses yang berbelit (24 persen).

Daripada program Kartu Prakerja, kata Anang, masyarakat justru berharap pemerintah dapat memberikan bantuan tanpa syarat kepada mereka (46 persen).

Baca juga: Soal Kartu Prakerja, Politisi PAN: Jangan Setelah Pelatihan Tetap Menganggur

"Mereka juga berharap adanya bantuan langsung tunai (25 persen) dan bantuan sembako (16 persen)," ujarnya.

Survei TURC menggunakan metode probability sampling dengan pendekatan multimethod, tingkat margin of error survei ini sebesar 5 persen.

Berdasarkan data gelombang pertama pendaftaran Kartu Pekerja yang sudah ditutup, ada 3,29 juta yang telah melalui tahap verifikasi NIK.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Mitra dan Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Dievaluasi

Kemudian, sebanyak 2,78 juta berhasil lolos untuk melalui proses pengacakan sistem sebagai peserta gelombang pertama sebanyak 200.000 orang.

Setiap minggunya, mulai dari 11 April 2020 sampai minggu keempat November 2020, akan dibuka kuota untuk sekitar 164.000 peserta.

Pendaftaran dapat dilakukan setiap saat, dalam 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu.

Sebanyak 1,87 juta orang yang lolos dalam tahap awal di gelombang pertama masih memiliki kesempatan di gelombang selanjutnya, meski tak lolos saat seleksi 200.000 orang penerima manfaat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com