Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

Kompas.com - 07/05/2020, 11:33 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, mengakui bahwa program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19 telah dimodifikasi.

Donny menyatakan Kartu Prakerja saat ini didesain menjadi program semi bantuan sosial.

Awalnya memang didesain untuk pelatihan, memberikan skilling, reskilling, dan upskilling bagi para pekerja berupa pelatihan online dan offline.

"Lalu kita mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi berat, terutama jumlah PHK yang menggelembung cukup besar. Karena itu Prakerja didesain ulang jadi semi bansos," kata Donny dalam tayangan Satu Meja The Forum episode "Ada Apa dengan Kartu Prakerja?", dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Baca juga: Ada Apa di Balik Kartu Prakerja?

Menurut dia, komponen pelatihan dalam Kartu Prakerja hanya 28 persen dari total manfaat yang diterima pendaftar.

Donny menjelaskan, sebagian besar manfaat Kartu Prakerja merupakan insentif finansial.

"Sebagian besar isinya insentif finansial supaya mereka yang kena PHK bisa bertahan selama krisis berlangsung. Ada Rp 600.000 per bulan selama empat bulan akan diberikan, lalu insentif pascasurvei total Rp 150.000," terangnya.

"Komponen pelatihan hanya sekitar 28 persen dari total manfaat yang diterima mereka yang terdampak," lanjut Donny.

Baca juga: Usai Wabah Covid-19, Pemerintah Pastikan Pelatihan Kartu Prakerja Digelar Offline

Ia pun menjawab kritik yang menyebutkan pelatihan tidak lagi relevan di masa sekarang.

Donny mengatakan Kartu Prakerja hanya salah satu program jaring pengaman sosial pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Menurut Donny, ada program jaring pengaman sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako Murah.

"Prakerja hanya satu opsi dari beberapa opsi jaring pengaman sosial. Ada bansos Rp 600.000 per bulan bagi mereka yang sangat butuh, ada PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja. Jadi ini satu pilihan saja bagi mereka yang kehilangan pekerjan di masa krisis Covid-19 ini," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com