Pilkada di Tengah Pandemi, Calon Petahana Dinilai Paling Diuntungkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai, calon kepala daerah petahana sangat diuntungkan jika hari pemungutan suara pilkada digelar pada Desember 2020.

Pasalnya, dalam situasi pandemi Covid-19, petahana yang kini masih menjabat sebagai kepala daerah dapat menunjukkan kontribusinya dalam penanganan wabah.

Baca juga: KPU Didorong Gelar Mitigasi Pelaksanaan Pilkada di Tengah Covid-19

Hal ini dapat menjadi modal untuk menarik perhatian pemilih.

Sebaliknya, dalam situasi pandemi, calon kepala daerah yang non petahana kesulitan untuk melakukan kampanye diri.

"Dalam suasana pandemi, calon-calon yang menjadi potensial lawan petahana tidak bisa bergerak," kata Djayadi dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Minggu (17/5/2020).

"Masa kampanye misalnya, dalam suasana seperti ini sosialisasi, itu akan digebukin orang. Orang lagi sibuk ngurusin nyawa, mereka malah sosialisasi kampanye," lanjutnya.

Baca juga: Dibayangi Covid-19, Ini 8 Hal yang Harus Dipastikan Terkait Pelaksanaan Pilkada

Djayadi mengatakan, dalam situasi wabah seperti ini, masyarakat akan menilai kinerja kepala daerah mereka dalam penanganan Covid-19.

Di saat yang bersamaan, kepala daerah calon petahana tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Mereka memanfaatkan momentum pandemi ini untuk mulai menghimpun suara pemilih.

"Jadi petahanalah yang sangat diuntungkan dengan penundaan kalau sampai Desember 2020," ujar Djayadi.

Baca juga: Akibat Covid-19, Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak Diprediksi Minim

Lain halnya jika pilkada ditunda hingga tahun 2021 mendatang.

Sebab, semakin lama pilkada ditunda, semakin kecil pula kemungkinan pilkada digelar di tengah pandemi corona.

Dengan skema tersebut, kepala daerah calon petahana dimungkinkan kehilangan momentum memanfaatkan wabah untuk mendulang suara.

Menurut Djayadi, hal ini menjadi salah salah satu agenda penting pemerintah dan DPR yang bersikukuh melaksanakan pilkada tahun ini, sekalipun di tengah pandemi.

"Faktor-faktor itulah yang dari sudut pandang saya bisa membuat kita memahami atau mengerti mengapa bersikukuh Pilkada-nya di Desember 2020," kata Djayadi.

Baca juga: Pilkada Desember Dinilai Terlalu Berisiko, KPU Disarankan Kembali Menunda

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Baca juga: KPU: Tahapan Pilkada Bisa Dilanjutkan 6 Juni 2020, tapi Ada Syarat...

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020).

Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Baca juga: KPU Berencana Mulai Kembali Tahapan Pilkada pada 6 Juni 2020

Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Pemungutan suara bisa digelar setelah bencana non alam berakhir melalui persetujuan KPU, pemerintah dan DPR.