Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akibat Covid-19, Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak Diprediksi Minim

Kompas.com - 17/05/2020, 14:32 WIB
Dani Prabowo,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Kode Inisiatif Ihsan Maulana menilai partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 akan sulit tercapai, sekalipun tahapan pelaksanaannya telah diputuskan untuk diundur.

Sebab, masyarakat dianggap akan lebih fokus pada pemulihan kondisi ekonomi mereka dibandingkan dengan kontestasi politik di tingkat daerah.

"Masyarakat akan melakukan perbaikan atau ada jeda dari pandemi Covid-19 menjadi kondisi yang normal. Apakah bisa tercapai bila dalam pandemi itu masih dalam kondisi bangkit ekonomi. Menurut saya tidak akan tercapai," kata Ihsan dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (17/5/2020).

Baca juga: Pilkada Serentak 2020 Terombang-ambing Ombak Virus Corona

Ia mengingatkan, esensi pelaksanaan pilkada sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada adalah keterlibatan publik di dalam kontestasi tersebut.

Keterlibatan ini tak hanya pada saat proses pemilihannya semata. Tetapi, dimulai dari proses pengawasan, sosialisasi, hingga pendidikan politik bagi pemilih.

"Pertanyaan besar adalah apakah esensi dari partisipasi masyarakat bisa tercapai ketika pandemi Covid ini bisa dijawab?" ucap dia.

Baca juga: Tito Karnavian Paparkan 4 Isu soal Persiapan Pilkada Serentak 2020

Menurut dia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, seharusnya melibatkan Kementerian Kesehatan dalam merumuskan kebijakan terkait penyelenggaraan pilkada serentak.

Pasalnya, penanganan Covid-19 menjadi tugas dari Kementerian Kesehatan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pada kajian dan pertimbangan yang disampaikan oleh Kemenkes.

"Jika tidak, ketidakpastian dalam pilkada lanjutan akan berlanjut. Karena pertanyaannya siapa yang bisa jamin (kepastian waktu) pandemi Covid-19 (berakhir)?" ujar dia.

 

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak yang mundur juga mengakibatkan penegakkan hukum pemilu sulit ditegakkan.

Ihsan menjelaskan, panitia pengawas tingkat kecamatan (panwascam) seharusnya telah dihidupkan kembali oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelum tahapan pertama pilkada serentak dilaksanakan pada 6 Juni mendatang.

Hal ini perlu dilakukan agar proses pengawasan sudah dapat dilaksanakan dan ditegakkan sejak awal.

"Kenapa penegakkan hukum sulit ditegakkan? Dari dua instrumen tadi yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu dan Kemenkes bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember, maka kemungkinan besar lembaga ad hoc pengawas pilkada dinonaktifkan juga akan besar kemungkinan akan dilakukan penundaan kembali," ujarnya.

"Sedangkan kita tahu bahwa ad hoc pengawasan pilkada memiliki masa waktu kerja yang memiliki kterbatasan dan anggaran. Artinya harus diperhitungkan terkait dengan penyelenggaraan pilkada yang akan dilanjutkan pada 9 Desember," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com