Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Hidayat Sebut Banyak "Tikus" di Kemenpora, KPK: Silakan Lapor

Kompas.com - 13/05/2020, 13:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong mantan atlet bulutangkis Taufik Hidayat melaporkan dugaan praktik korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ke KPK.

Hal itu disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi pernyataan Taufik yang menyebut banyak "tikus" atau praktik korupsi di Kemenpora.

"Jika yang bersangkutan mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi silahkan laporkan kepada KPK dengan data yang dimiliki baik melalui Dumas (Pengaduan Masyarakat) maupun call center 198," kata Ali kepada wartawan, Rabu (13/5/2020).

Ali mengatakan, atas laporan itu KPK akan menelaah dan memverifikasi lebih lanjut terhadap data tersebut.

Baca juga: Soal Tudingan Taufik Hidayat, Sesmenpora: Biar Waktu yang Membuktikan

Di samping itu, Ali menyebut kesaksian Taufik dalam sidang kasus mantan Menpora Imam Nahrawi telah dicatat oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Ali mengatakan, KPK akan mengembangkan perkara tersebut namun masih akan mengikuti proses persidangan terlebih dahulu sampai putusan majelis hakim.

"KPK tentu akan mengembangkan lebih lanjut terkait perkata tersebut, sepanjang berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum dipersidangan setelah dilakukan analisa ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka," kata Ali.

Baca juga: Taufik Hidayat Beberkan Cara ASN Bisa Korupsi hingga Rp 1,5 Miliar


Tudingan banyaknya "tikus" di Kemepora tersebut disampaikan Taufik saat menjadi tamu di dalam tayangan Buka Mata Loe! Semua Koruptor!? Taufik Hidayat Nekat Bicara!! di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Senin (11/5/2020).

Dalam tayangan tersebut, Taufik mengatakan bahwa olahraga di Indonesia tidak akan maju siapa pun menterinya karena korupsi di Kemenpora sudah mendarah daging.

"Saya bilang, mau menteri siapa pun, kalau gak diganti separuhnya, olahraga akan begini terus, gak bakal bisa maju. Itu harus setengah gedung dibongkar, tikusnya banyak banget," ujar Taufik.

Baca juga: Trending Topic Taufik Hidayat dan Lingkaran Korupsi di Kemenpora...

Taufik kemudian memberikan contoh soal akomodasi bagi atlet.

"Sekarang gini deh, ada atlet 500. Kita dipelatnasin di hotel. Harga, let's say per atlet jatahnya Rp 500.000," kata Taufik "Kalau kita masukin orang banyak ke hotel itu, kan suka dapat diskon. Rp 100.000 kali 1.000 (500) atlet. Berapa duit? Per hari," ucapnya.

"Makanya dia (koruptor) bilang kerja gue PNS (gaji) segini-segini, omong kosong semua. Kok mereka bisa survive, punya rumah, mobil, cicilan berapa, hidup di Jakarta? Come on!" ujar Taufik menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com