Menko PMK Minta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos Libatkan Pendamping

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos) di lapangan untuk melibatkan pendamping.

Hal tersebut dibutuhkan mengingat persoalan data penerima bansos saat ini masih kacau-balau bahkan tumpang tindih.

Padahal perbaikan data untuk mempercepat proses penyaluran bansos sangat dibutuhkan.

"Verifikasi dan validasi data di lapangan dapat turut melibatkan peran para pendamping, misalnya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, tenaga BKKBN, dan tagana," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Mensos: Bansos Diberikan 3 Bulan, Berupa Sembako dan Beras Bulog

Verifikasi dan validasi data yang dilakukan itu, kata dia, harus diserahkan kepada para pendamping tersebut dengan didampingi RT/RW setempat.

Hal tersebut perlu dilakukan, untuk pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang sudah lama.

"Semua dalam rangka untuk memfinalisasi pemutakhiran DTKS sehingga setelah Covid-19 selesai, ada satu basis data baru yang telah di-refresh, yang bisa dijadikan dasar untuk bantuan berikutnya," kata Muhadjir.

Supaya lebih cepat, kata dia, jika perlu dibentuk tim yang terdiri dari para pendamping tersebut dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah Kemenko PMK.

Baca juga: KSP: Kartu Prakerja Dimodifikasi Jadi Semi Bansos, Komponen Pelatihan Hanya 28 Persen

Mulai dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan lainnya.

"Saya pikir masalahnya di updating dan shortcut. Dengan keterlibatan para pendamping tadi saya harapkan akan bisa mempercepat pemutakhiran data di DTKS," kata dia.

Harapannya, pemutakhiran data tersebut bisa digunakan untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang tengah dipersiapkan Kemendes PDTT dan Kemensos.

Baca juga: Kepala Daerah Salahgunakan Bansos Covid-19, Komisi II: Kejahatan yang Tak Bisa Dibiarkan

Pasalnya, dua kementerian itu, kata Muhadjir, merupakan tulang punggung percepatan penanganan Covid-19.

Muhadjir pun meminta para kepala daerah, khususnya DKI Jakarta dan daerah-daerah yang akan diberikan bansos dari pemerintah pusat seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dapat mensinkronkan data.

"Supaya bansos Presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali," kata dia.