Moda Transportasi Beroperasi Kembali, Anggota Komisi IX: Jangan Overlapping Kebijakan

Kompas.com - 08/05/2020, 13:16 WIB
Alat transportasi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Tengah Djoko SetijowarnoAlat transportasi masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Nabil Haroen mengkritik kebijakan pemerintah yang mengizinkan semua moda transportasi beroperasi, meski dengan pembatasan kriteria penumpang.

Ia mengatakan, jangan sampai peraturan itu membuat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) jadi tidak maksimal, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antarkementerian.

"Jangan sampai ada overlapping kebijakan. Kebijakan pembukaan transportasi umum jangan sampai kontraproduktif dengan kebijakan PSBB, misalnya. Jadi, di antara kementerian harus ada sinkronisasi kebijakan," kata Nabil kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Ketua MPR: Kebijakan Pemerintah Operasikan Kembali Transportasi Umum Membingungkan

Menurut Nabil, pemerintah harus konsisten dan fokus pada penananan Covid-19.

Nabil mengatakan, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk menurunkan kurva kasus orang terinfeksi Covid-19.

"Kita harus fokus dalam penurunan kurva kasus orang yang terinfeksi Covid-19. Ini yang harus jadi catatan bahwa jangan sampai kebijakan-kebijakan yang ada justru bertentangan dengan penanganan Covid-19 dari sisi medis," ucapnya.

Dia memahami bahwa operasional transportasi terdampak akibat pandemi Covid-19.

Di saat bersamaan, pemerintah harus memastikan distribusi logistik untuk masyarakat terjamin hingga ke daerah-daerah.

Baca juga: Semua Moda Transportasi Diizinkan Beroperasi, Apa Dampaknya?

Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak kontradiktif dengan tetap mengedepankan penanganan Covid-19.

"Jadi, memang harus ada kepastian dan dukungan infrastruktur yang jelas agar sektor logistik terjaga. Sekarang banyak petani dan pengusaha yang kesulitan menjual produknya, karena keterbatasan transportasi. Karena jalur transportasi terhambat, penjualan menurun drastis dan harga jauh di bawah standar. Ini yang harus menjadi catatan bersama," kata Nabil.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

KPK Akan Terapkan Pasal TPPU pada Kasus Nurhadi

Nasional
KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

KPU: Petugas KPPS Pilkada 2020 Akan Pakai 3 Macam APD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X