Jangan Hanya Diplomatis, Pemerintah Diminta Tegas saat Panggil Dubes China

Kompas.com - 08/05/2020, 12:05 WIB
Sebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China. MBC/Screengrab from YouTubeSebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, rencana Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memangil Duta Besar China untuk meminta klarifikasi atas kematian dan pelarungan jenazah ABK WNI di Kapal Long Xing sudah tepat.

Namun, klarifikasi tersebut hendaknya tidak menjadi prosedural diplomatik semata, melainkan harus tegas dan masuk sampai ke jantung persoalan.

"Yaitu adanya dugaan kuat pelanggaran hak-hak pekerja dan pelanggaran HAM di atas kapal berbendera China tersebut, sebagaimana diungkap ABK WNI lain yang mengalami eksploitasi, bahkan mengarah ke perbudakan," kata Charles dalam kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Ketua MPR Desak Pemerintah Investigasi Eksploitasi WNI Jadi ABK di Kapal China

Charles menilai, pemerintah RI harus mendesak pemerintah China untuk menerapkan standar perlindungan pekerja dan perlindungan HAM sesuai standar universal.

Selain itu, pemerintah China harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, dan memberantas praktek-praktek serupa lainnya.

"Pemerintah RI juga dapat mengangkat kasus pelanggaran HAM ini ke forum multilateral, baik di Dewan HAM PBB maupun di Organisasi Buruh Internasional," kata dia.

Charles menilai posisi RI yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota 'governing body’ di ILO perlu dimanfaatkan untuk mendorong penegakan HAM secara progesif.

Baca juga: Pengalaman Pahit ABK Indonesia di Kapal China, Hanya Ingin Kuburkan Teman dengan Layak

Serta mendorong penghapusan segala macam bentuk perbudakan yang menjadi musuh kemanusiaan.

"Pemerintah juga hendaknya melakukan moratorium pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-negara yang tidak menghormati HAM dan tidak menerapkan regulasi yang melindungi hak-hak para pekerja. Hal ini demi memastikan perlindungan terhadap WNI yang menjadi amanat konstitusi," kata dia.

Diberitakan, Kemenlu akan memanggil Duta Besar China di Indonesia terkait adanya jenazah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang dilarung ke laut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Koopssus TNI Gelar Latihan Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme

Nasional
Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Saat Jokowi Tagih Laporan Perencanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Irjen Napoleon: Saya Kecewa...

Irjen Napoleon: Saya Kecewa...

Nasional
Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Antisipasi Kerumunan, KPU Bagi Lima Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Nasional
Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Mahfud Minta Aparat Tak Lengah Jaga Situasi Keamanan Jelang Pilkada

Nasional
Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Targetkan 77,5 Persen Partisipasi pada Pilkada 2020, KPU Gandeng KIM

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 1.980 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang HUT OPM pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Jelang HUT OPM pada 1 Desember, Polri Akan Patroli Besar-besaran

Nasional
Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Megawati Puji China, Paling Awal Beri Bantuan untuk RI Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Pilkada 2020, Catatan soal Pelanggaran Protokol hingga Kekhawatiran Penularan Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Jelang Pilkada, Panglima TNI Ingatkan Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Nasional
20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

20 Tahun UU Pengadilan HAM, Bagaimana Agenda Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat?

Nasional
Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X