Jangan Hanya Diplomatis, Pemerintah Diminta Tegas saat Panggil Dubes China

Kompas.com - 08/05/2020, 12:05 WIB
Sebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China. MBC/Screengrab from YouTubeSebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menilai, rencana Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memangil Duta Besar China untuk meminta klarifikasi atas kematian dan pelarungan jenazah ABK WNI di Kapal Long Xing sudah tepat.

Namun, klarifikasi tersebut hendaknya tidak menjadi prosedural diplomatik semata, melainkan harus tegas dan masuk sampai ke jantung persoalan.

"Yaitu adanya dugaan kuat pelanggaran hak-hak pekerja dan pelanggaran HAM di atas kapal berbendera China tersebut, sebagaimana diungkap ABK WNI lain yang mengalami eksploitasi, bahkan mengarah ke perbudakan," kata Charles dalam kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Baca juga: Ketua MPR Desak Pemerintah Investigasi Eksploitasi WNI Jadi ABK di Kapal China

Charles menilai, pemerintah RI harus mendesak pemerintah China untuk menerapkan standar perlindungan pekerja dan perlindungan HAM sesuai standar universal.

Selain itu, pemerintah China harus mengusut tuntas dan menjatuhkan sanksi hukum pada perusahaan pemilik kapal tersebut, dan memberantas praktek-praktek serupa lainnya.

"Pemerintah RI juga dapat mengangkat kasus pelanggaran HAM ini ke forum multilateral, baik di Dewan HAM PBB maupun di Organisasi Buruh Internasional," kata dia.

Charles menilai posisi RI yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota 'governing body’ di ILO perlu dimanfaatkan untuk mendorong penegakan HAM secara progesif.

Baca juga: Pengalaman Pahit ABK Indonesia di Kapal China, Hanya Ingin Kuburkan Teman dengan Layak

Serta mendorong penghapusan segala macam bentuk perbudakan yang menjadi musuh kemanusiaan.

"Pemerintah juga hendaknya melakukan moratorium pengiriman buruh migran Indonesia ke negara-negara yang tidak menghormati HAM dan tidak menerapkan regulasi yang melindungi hak-hak para pekerja. Hal ini demi memastikan perlindungan terhadap WNI yang menjadi amanat konstitusi," kata dia.

Diberitakan, Kemenlu akan memanggil Duta Besar China di Indonesia terkait adanya jenazah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang dilarung ke laut.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Jokowi: Menteri Jangan Buat Program Sendiri-sendiri yang Tak Terintegrasi

Nasional
Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Luhut Ibaratkan Pimpin Penanganan Covid-19 seperti Misi Khusus

Nasional
Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Jaksa Agung: Saya Tidak Pernah Berkomunikasi dengan Djoko Tjandra

Nasional
10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

10 Hari Memburu Pelanggar Protokol Kesehatan, Terkumpul Rp 1,14 Miliar

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

UPDATE: Bertambah 4.634, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 262.022

Nasional
Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam 'Action Plan' Jaksa Pinangki

Nama Jaksa Agung Burhanuddin Disebut dalam "Action Plan" Jaksa Pinangki

Nasional
Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Ini Faktor yang Diduga Sebabkan Pilkada 2020 Tak Ditunda...

Nasional
Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X