ABK Indonesia di Kapal China, Nota Diplomatik hingga Investigasi Dugaan Eksploitasi Pekerja

Kompas.com - 08/05/2020, 07:20 WIB
Sebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China. MBC/Screengrab from YouTubeSebuah tangkapan layar dari video yang dipublikasikan media Korea Selatan MBC memperlihatkan, seorang awak kapal tengah menggoyang sesuatu seperti dupa di depan kotak yang sudah dibungkus kain berwarna oranye. Disebutkan bahwa kotak tersebut merupakan jenazah ABK asal Indonesia yang dibuang ke tengah laut oleh kapal asal China.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan, pemerintah sejak awal memiliki perhatian serius terhadap permasalahan anak buah kapal (ABK) Indonesia yang diduga dieksploitasi sehingga meninggal dunia di kapal ikan berbendera China.

Seperti diketahui, viral sebuah video yang ditayangkan media Korea Selatan, memperlihatkan bagaimana jenazah ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan China dilarung ke tengah laut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi video pada Kamis (7/5/2020) memaparkan peristiwa pelarungan tiga jenazah ABK Indonesia yang meninggal dunia di kapal ikan China.

Pertama, ABK Indonesia berinisial AR, awak kapal ikan Long Xin 629, sakit pada 26 Maret 2020.

Baca juga: Kisah ABK Indonesia di Kapal China, Tidur Hanya 3 Jam dan Makan Umpan Ikan

Untuk mendapatkan pengobatan di pelabuhan, ia pindah ke Kapal Tian Yu nomor 8.

Namun, kondisi AR semakin kritis sehingga meninggal dunia pada 27 Maret 2020.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

AR pun dilarung ke laut atas persetujuan keluarga pada 31 Maret 2020.

"Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberi tahu pihak keluarga dan mendapat surat persetujuan pelarungan di laut dari kelurga tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8," kata Retno.

Sementara itu, dua ABK Indonesia lainnya juga merupakan awal kapal di Kapal Long Xin 629.

Mereka meninggal dunia dan dilarung saat berlayar di Samudera Pasifik pada Desember 2019.

Baca juga: Pemerintah RI Minta Bantuan China Usut Kapal yang Larung ABK Indonesia

Menurut Retno, Kemenlu sudah menghubungi pihak keluarga agar hak-hak ABK tersebut dapat terpenuhi.

Kendati demikian, pihaknya meminta penjelasan pemerintah China terkait pelarungan tiga ABK Indonesia tersebut.

"Terkait dua WNI Desember itu, KBRI Beijing telah menyampaikan nota diplomatik meminta penjelasan atas kasus ini," ujar dia.

Kenapa harus dilarung?

Berdasarkan keterangan tertulis Kemenlu, Kamis (7/5/2020), Kapten kapal ikan China menjelaskan, jenazah ABK Indonesia yang meninggal di kapal tersebut harus dilarung karena memiliki penyakit menular dan telah melalui persetujuan awak kapal lainnya.

Senada dengan itu, Kemenlu China menjawab nota diplomatik Indonesia terkait proses pelarungan ABK.

Kemenlu China menjelaskan, pelarungan sudah disesuaikan dengan praktik kelautan internasional atau ILO Seafarer’s Service Regulation untuk menjaga kesehatan para awak kapal lainnya.

Baca juga: Menlu Ungkap Nasib 46 ABK Indonesia di Kapal Ikan China

"Dalam ketentuan ILO disebutkan bahwa kapten kapal dapat memutuskan melarung jenazah dalam kondisi antara lain jenazah meninggal karena penyakit menular atau kapal tidak memiliki fasilitas menyimpan jenazah sehingga dapat berdampak pada kesehatan di atas kapal," demikian yang tertulis dalam keterangan pers Kemenlu Indonesia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

Nasional
Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Nasional
Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI Ini Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI Ini Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Nasional
Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Nasional
Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Nasional
Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Disebut Sebarkan Informasi Hoaks soal Hasil TWK oleh ICW, Ini Kata KPK

Nasional
Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Nasional
Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X