Mensos: Tidak Mungkin Penyaluran Bansos 100 Persen Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak mungkin sepenuhnya bisa tepat sasaran.

"Memang tidak mungkin yang namanya penyaluran (bansos) 100 persen tepat sasaran. Menurut saya, kalau kita hidup di surga mungkin (bisa). Nah, selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja yang tidak tepat sasaran," ujar Juliari dalam diskusi daring bertajuk "Solidaritas Sosial" yang digelar Kaukus Perempuan Parlemen, Jumat (8/5/2020).

Hal tersebut diungkapkan Juliari menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat perihal bansos untuk warga terdampak Covid-19 yang salah sasaran.

Baca juga: Menko PMK Minta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bansos Libatkan Pendamping

Dia lalu menceritakan pengalaman saat memantau secara langsung sejumlah titik penyaluran sembako di Jakarta.

"Itu sebenarnya tak seheboh yang kita baca di media. Baik soal data, soal masalah lain, apalagi kalau kita lihat di lapangan," lanjut Juliari.

Dia pun mengakui ada penyebab penyaluran bansos tak tepat sasaran.

Salah satunya karena negara-negara di dunia tak pernah benar-benar siap dengan wabah Covid-19.

"Karena kita tidak pernah siap untuk bencana semasif Covid-19 ini. Kalau kita lihat di negara yang lebih kaya, lebih maju saja di sana juga kacau balau, rumah sakit tak muat," ujar Juliari.

Baca juga: BPS: Kami Tangani Data Bansos Terakhir Kalinya pada 2015

Bahkan, kata dia, di New York ada tenda-tenda yang didirikan di pinggir trotoar karena rumah sakit sudah overload.

"Benar bencana ini luar biasa tapi, juga tak ada pemerintah yang siap dari sisi anggaran dan program. Sehingga apa yang kami (Kemensos) lakukan, bahwa begitu Covid-19 makin serius, kita harus banting setir untuk fokus ke penanganannya, " tegas Juliari.

Meski begitu, Juliari juga megakui bahwa anggaran Kemensos atau anggaran di daerah tidak bisa langsung dialokasikan untuk bansos masyarakat terdampak Covid-19.

"Karena kita punya aturan tata administrasi, ada pertanggungjawaban ke depannya dan untuk menghindari penyelewengan bansos, " tambahnya.