Praktik Korupsi di Sektor SDA Disebut Banyak Terkait Dana Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo mengatakan, politik merupakan salah satu faktor penyebab maraknya praktik korupsi di sektor sumber daya alam (SDA).

Hariadi mengatakan, salah satu modusnya adalah donatur yang mendukung calon kepala daerah akan meminta timbal balik saat calon kepala daerah itu sudah menjabat.

"Semakin besar biaya politik dikeluarkan, makin penting perusahaan itu untuk menentukan arah pemerintahan," kata Hariadi dalam sebuah seminar online, Rabu (6/5/2020).

Hariadi menuturkan, ada kepentingan pihak swasta ketika mengucurkan donasi kepada calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada.

Baca juga: KPK: Potensi Penerimaan Negara Rp 20 Triliun dari Pencegahan Korupsi SDA

Kepentingan atau timbal balik yang diharapkan pihak swasta itu dapat berupa kemudahan mengikuti tender, keamanan dalam menjalankan bisnis, hingga akses ke pejabat di daerah untuk memperoleh izin.

"Inilah motivasi yang kita sebut ikatan politik, jadi kita tak bisa lihat ini hal teknis, ini ikatan politik terkait kepala daerah dan pihak swasta saat pilkada," ujar Hariadi.

Menurut Hariadi, hal ini menunjukan bahwa elemen dan fasilitas negara telah digunakan untuk kepentingan segelintir personal atau kelompok.

Ia menambahkan, 'transaksi' antara pejabat dengan pihak pengusaha pun terkesan alamiah dan seolah-olah tanpa paksaan.

"Donatur yang lakukan bantuan kepada kepala daerah saat pilkada, nah kita semua tahu secara agregat penyebab korupsi yang diimplementasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 80 persen range swasta," ujar Hariadi merujuk pada survei KPK pada 2016-2017.

Baca juga: Eks Komisioner Dorong KPK Tindak Kasus Korupsi di Sektor SDA