Eks Komisioner Dorong KPK Tindak Kasus Korupsi di Sektor SDA

Kompas.com - 06/05/2020, 13:55 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan komisioner KPK Laode M Syarif meminta KPK terus menindak tindak pidana korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Laode mengatakan, KPK harus turun tangan karena kementerian dan lembaga di sektor lingkungan dan SDA terkesan membiarkan pelanggaran-pelanggaran di sektor tersebut.

"Kalau dia ada pembiaran, kita bisa mencurigai ada korupsi di situ. Oleh karena itu, KPK harus turun tangan, jangan hanya kajian-kajian melulu, harus ada penindakan yang nyata kepada itu," kata Laode dalam sebuah seminar online, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bengkalis

Laode menuturkan, beberapa kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebetulnya mempunyai penyidik pegawai negeri sipil untuk menindak pelanggaran di sektor SDA.

Namun, Laode menyebut tak ada satupun kerusakan tambang yang disidik oleh PPNS Kementerian ESDM.

Menurut Laode, hal itu menunjukkan bahwa para penyidik di lembaga tersebut tidak mempunyai kemauan untuk menindak pelanggaran.

"Kementerian dan lembaga lain itu banyak melakukan pembiaran. Seharusnya tidak perlu disidik korupsinya kalau mereka melaksanakan, menjalankan, menegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Pertambangan dengan baik," ujar Laode.

Laode menambahkan, penindakan terhadap pelanggaran UU di atas juga lebih mudah dibuktikan dibandingkan membuktikan tindak pidana korupsi.

"Membuktikan tindak pidana korupsi jauh lebih sulit dibanding membuktikan misalnya satu perusahan tidak membayar jaminan reklamasi, gampang sekali dan pilihannya banyak, bisa digugat dituntut secara perdata bahkan mereka bisa menerapkan sanksi administrasi negara dan sanksi pidana," kata Laode.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Dewas KPK Lebih dari Rp 80 Juta per Bulan

Laode pun membeberkan beberapa kasus korupsi di sektor SDA yang pernah ditangani KPK salah satunya kasus alih-fungsi lahan hutan yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Apakah saya di KPK sudah berupaya maksimum? Belum, saya akui, tetapi banyak yang kita naikkan menjadi tersangka dan berhasil," kata Laode.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X