Kompas.com - 06/05/2020, 13:55 WIB
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan komisioner KPK Laode M Syarif meminta KPK terus menindak tindak pidana korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA).

Laode mengatakan, KPK harus turun tangan karena kementerian dan lembaga di sektor lingkungan dan SDA terkesan membiarkan pelanggaran-pelanggaran di sektor tersebut.

"Kalau dia ada pembiaran, kita bisa mencurigai ada korupsi di situ. Oleh karena itu, KPK harus turun tangan, jangan hanya kajian-kajian melulu, harus ada penindakan yang nyata kepada itu," kata Laode dalam sebuah seminar online, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bengkalis

Laode menuturkan, beberapa kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebetulnya mempunyai penyidik pegawai negeri sipil untuk menindak pelanggaran di sektor SDA.

Namun, Laode menyebut tak ada satupun kerusakan tambang yang disidik oleh PPNS Kementerian ESDM.

Menurut Laode, hal itu menunjukkan bahwa para penyidik di lembaga tersebut tidak mempunyai kemauan untuk menindak pelanggaran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kementerian dan lembaga lain itu banyak melakukan pembiaran. Seharusnya tidak perlu disidik korupsinya kalau mereka melaksanakan, menjalankan, menegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Pertambangan dengan baik," ujar Laode.

Laode menambahkan, penindakan terhadap pelanggaran UU di atas juga lebih mudah dibuktikan dibandingkan membuktikan tindak pidana korupsi.

"Membuktikan tindak pidana korupsi jauh lebih sulit dibanding membuktikan misalnya satu perusahan tidak membayar jaminan reklamasi, gampang sekali dan pilihannya banyak, bisa digugat dituntut secara perdata bahkan mereka bisa menerapkan sanksi administrasi negara dan sanksi pidana," kata Laode.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Gaji Dewas KPK Lebih dari Rp 80 Juta per Bulan

Laode pun membeberkan beberapa kasus korupsi di sektor SDA yang pernah ditangani KPK salah satunya kasus alih-fungsi lahan hutan yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Apakah saya di KPK sudah berupaya maksimum? Belum, saya akui, tetapi banyak yang kita naikkan menjadi tersangka dan berhasil," kata Laode.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Tak Ada Bendera Indonesia di Thomas Cup, Puan: Sesungguhnya Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Vaksinasi Covid-19 Sebabkan Stroke, Dokter Otak: Kabar Tersebut Tidak benar

Nasional
Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Libur Maulid Nabi Digeser untuk Hindari Libur Panjang dan Mobilisasi Besar

Nasional
Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Nasional
Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Survei Litbang Kompas: Ridwan Kamil hingga Ahok Masuk Bursa Capres 2024

Nasional
Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19,  IDI: PPKM Harus Diperketat

Cegah Lonjakan dan Gelombang Ketiga Covid-19, IDI: PPKM Harus Diperketat

Nasional
Ketum PKB Muhaimin Iskandar Mengaku Siap Jadi Capres 2024

Ketum PKB Muhaimin Iskandar Mengaku Siap Jadi Capres 2024

Nasional
Sidang Perdana Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Digelar Senin Ini

Nasional
Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Bali, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Bali, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.