KPK: Potensi Penerimaan Negara Rp 20 Triliun dari Pencegahan Korupsi SDA

Kompas.com - 16/03/2015, 12:16 WIB
Plt Komisioner KPK Johan Budi SP (kanan) bersama pimpinan KPK Zulkarnain (kiri) bersiap memberikan keterangan pada wartawan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015). TRIBUN NEWS / DANY PERMANAPlt Komisioner KPK Johan Budi SP (kanan) bersama pimpinan KPK Zulkarnain (kiri) bersiap memberikan keterangan pada wartawan usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pertemuan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/3/2015), membahas soal gerakan pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). KPK memiliki kajian bahwa potensi penambahan penerimaan negara dari sektor ini mencapai lebih dari Rp 20 triliun.

"Pada 2014 lalu ada beberapa hasil kajian yang berkaitan sumber daya alam, yaitu minerba yang kemudian bisa memberi tambahan bagi negara itu lebih dari Rp 20 triliun di 2014. Itu kerjasama KPK dengan kementerian lembaga, termasuk Mabes Polri," ujar Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi usai pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Johan mengungkapkan upaya penyelamatan SDA dilakukan KPK sejak tahun 2013. Kementerian dan lembaga dibantu KPK menetapkan rencana aksi untuk melakukan upaya penyelamatan itu.

Setelah gerakan ini diluncurkan, kata Johan, sudah terjadi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari batubara. Pada tahun 2014-2015, ada tambahan pemasukan ke kas negara sebesar Rp 20 triliun.

Selain itu, KPK bersama kementerian juga bergerak ke sektor maritim. Dari kajian sementara, sudah teridentifikasi adanya kapal dengan kapasitas 30 gross ton tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Jumlahnya lebih dari 70 persen dari 1.444 perusahaan yang belum teridentifikasi mempunyai NPWP. Ini sebagian kecil dari kajian yang dilakukan KPK dengan kementerian dan lembaga," imbuh dia.

Pada pemaparan bersama Presiden, sebut Johan, juga KPK meminta agar Presiden Jokowi hadir dalam acara lanjutan gerakan nasional penyelamatan SDA pada tanggal 18-19 Maret 2015.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

11 Poin Perubahan dalam RUU Kejaksaan, dari Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Penambahan Wewenang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 6 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,67 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.