LBH Jakarta: Imbas Covid-19, Banyak Perusahaan Desak Karyawannya Mengundurkan Diri

Kompas.com - 06/05/2020, 13:54 WIB
Arif Maulana dari LBH Jakarta di Balai Kota, Rabu (22/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAArif Maulana dari LBH Jakarta di Balai Kota, Rabu (22/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan, pandemi covid-19 menjadi alasan utama terjadinya pemutusan hubungan kerja ( PHK) belakangan ini. 

Arif menuturkan, dari laporan aduan masyarakat yang masuk ke LBH Jakarta, setidaknya terdapat 35 kasus berkaitan dengan ketenagakerjaan dan 24 kasus di antaranya terkait PHK.

"Dari kasus PHK, hampir semuanya PHK dilakukan dengan background karena Covid-19 yang memaksa beberapa perusahaan yang tidak dikecualikan berhenti operasi atau work from home (WFH)," kata Arif dalam diskusi online, Rabu (6/5/2020).

Baca juga: LBH Jakarta: THR Kerap Jadi Alat agar Perusahaan Tak Bayar Pesangon

Dari 24 kasus PHK, tidak hanya terjadi terhadap pekerja yang sudah berstatus karyawan tetap, tetapi juga pekerja waktu tertentu atau kontrak.

Dengan alasan utama dampak Covid-19, banyak perusahaan yang mendesak pekerjanya untuk berhenti atau mengundurkan diri meski telah bekerja selama 5 hingga 7 tahun.

Cara tersebut dipilih agar perusahaan tidak perlu membayarkan pesangon.

Sebab, pekerja yang mengundurkan diri tidak akan mendapatkan pesangon melainkan hanya uang pisah atau uang penggantian hak.

Namun, kata Arief, banyak juga yang tidak mendapatkan apapun.

"Alasan-alasan PHK-nya cukup beragam. Di antaranya mereka didesak untuk mundur meskipun sudah bekerja 5-7 tahun, tidak dapat pesangon, tidak dapat apapun," kata dia.

Baca juga: 50.891 Pekerja Swasta Jadi Korban PHK akibat Pandemi Covid-19

"Dengan alasan untuk efisiensi perusahaan, dia (perusahaan) PHK karyawannya. Ada juga yang diputus kontrak secara sepihak. Kontrak belum selesai sudah diputus, sisa kontrak tidak dibayarkan," ucap Arief.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X