Eks Komisioner Dorong KPK Tindak Kasus Korupsi di Sektor SDA

Laode mengatakan, KPK harus turun tangan karena kementerian dan lembaga di sektor lingkungan dan SDA terkesan membiarkan pelanggaran-pelanggaran di sektor tersebut.

"Kalau dia ada pembiaran, kita bisa mencurigai ada korupsi di situ. Oleh karena itu, KPK harus turun tangan, jangan hanya kajian-kajian melulu, harus ada penindakan yang nyata kepada itu," kata Laode dalam sebuah seminar online, Rabu (6/5/2020).

Laode menuturkan, beberapa kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebetulnya mempunyai penyidik pegawai negeri sipil untuk menindak pelanggaran di sektor SDA.

Namun, Laode menyebut tak ada satupun kerusakan tambang yang disidik oleh PPNS Kementerian ESDM.

Menurut Laode, hal itu menunjukkan bahwa para penyidik di lembaga tersebut tidak mempunyai kemauan untuk menindak pelanggaran.

"Kementerian dan lembaga lain itu banyak melakukan pembiaran. Seharusnya tidak perlu disidik korupsinya kalau mereka melaksanakan, menjalankan, menegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, Undang-undang Pertambangan dengan baik," ujar Laode.

Laode menambahkan, penindakan terhadap pelanggaran UU di atas juga lebih mudah dibuktikan dibandingkan membuktikan tindak pidana korupsi.

"Membuktikan tindak pidana korupsi jauh lebih sulit dibanding membuktikan misalnya satu perusahan tidak membayar jaminan reklamasi, gampang sekali dan pilihannya banyak, bisa digugat dituntut secara perdata bahkan mereka bisa menerapkan sanksi administrasi negara dan sanksi pidana," kata Laode.

Laode pun membeberkan beberapa kasus korupsi di sektor SDA yang pernah ditangani KPK salah satunya kasus alih-fungsi lahan hutan yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun.

"Apakah saya di KPK sudah berupaya maksimum? Belum, saya akui, tetapi banyak yang kita naikkan menjadi tersangka dan berhasil," kata Laode.